Breaking News

Bank Aceh

YLBH-AKA Minta Pemkab Aceh Jaya Serius Wujudkan Lahan Eks Kombatan GAM

YLBH-AKA Minta Pemkab Aceh Jaya Serius Wujudkan Lahan Eks Kombatan GAM

Calang, BERITAMERDEKA.net- Terkait akan dilakukan program pemberdayaan ekonomi bagi eks kombatan, tapol, napol dan korban konflik Aceh Jaya bidang perkebunan di Aceh Jaya.

YLBH-AKA distrik Aceh Jaya menilai Pemda setempat harus meningkatkan keseriusan dalam menangani progam terwujudnya lahan bagi kombatan GAM tapol - napol.

Direktur eksekutif YLBH-AKA, Rahmat fuadi mengungkapkan Pemerintah Aceh Jaya harus bekerja dengan extra serius dan tidak boleh dianggap sepele apalagi bila mengingat bagaimana perjuangan kombatan, Tapol-napol dahulu dalam menegakkan marwah Aceh.

Mewujudkan hal tersebut juga sebagai bentuk penghargaan bagi perjuangan mereka.

Menurutnya, sejauh ini Pemda Aceh jaya baik eksekutif atau legislatif telah menyetujui dan menyepakati program ini untuk dimasukkan kedalam APBK-P dengan anggaran senilai 3 Miliyar.

"Sehingga program pemberdayaan ekonomi eks GAM harus berjalan sebagaimana yang telah di sepakati bersama antara eksekutif dan legislatif," kata Rahmad Fuadi.

Ia mengungkapkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPRK Aceh Jaya, Muslim D bahwa dalam pelaksanaan progam ini terjadi sedikit kendala akibat masalah pinjam pakai hutan dikarenakan berlokasi tepat pada hutan produksi, selain itu ada sebagian masih atas izin HPH ( hak pengusahaan hutan) PT Aceh Inti Timber yang akan berakhir di 2029.

Untuk itu, pihaknya meminta Ketua DPRK mendesak agar Plt Gubernur Aceh supaya menyikapi hal ini dan meminta dukungan dari komisi II DPRI M.Nasir Jamil, ujarnya.

Dan dibeberapa poin yang sampaikan oleh Ketua DPRK Aceh Jaya, pihaknya melihat beberapa titik kejanggalan, ketidakjelasan yang harus dipertanyakan.

"Jika menargetkan lahan yang akan diserahkan terletak di hutan produksi maka sebenarnya lahan jenis apa yang ingin dan akan diserahkan kepada mantan kombatan GAM, Napol serta Tapol," terangnya.

Dan jika sebagiannya masih atas izin HPH, kenapa pemda hanya berfokus pada lahan yang masih punya izin, karena sesuai dengan qanun RTRW no 09 tahun 2014 tentang Tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Jaya, jika di lihat pada paragraf 2 tentang kawasan peruntukan pada pasal 31, memiliki 47,473,54 Ha lahan kering, 3,890,83 Ha, (Lp2b), hortikultura 7,539,89 Ha dan perkebunan 28.018,96 dan perkebunan rakyat 15,395,90 Ha.

"Kami juga merasa sangat tidak perlu mendesak Plt Gubernur Aceh untuk merealisasikan peruntukan lahan dikarenakan hal ini bisa diambil kebijakan langsung oleh Bupati Aceh Jaya sebagai pemangku kebijakan tertinggi di aceh jaya sesuai Qanun tentang RTRW," terang Rahmad.

Pihak YLBH - AKA berharap hal ini bisa diwujudkan secepatnya sehingga tidak perlu menunggu habisnya HPH (hak pengusahaan hutan) PT Aceh Inti Timber yang berakhir di 2029.

Program ini harus dilihat dengan serius apalagi jika masih ada kombatan GAM yang belum merasakan dampak positif setelah terwujudnya perdamaian.

"Kami juga meminta tanggung jawab penuh kepada bupati Aceh jaya sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Aceh jaya sehingga tidak ada kesan bahwa program ini hanya terealisasi diprogram saja,"pinta Rahmad. |musliadi|

Sponsored:
Loading...