Breaking News

Wakil Ketua II DPRK Abdya : BPN Jangan Persulit Kepentingan Rakyat Hanya Karena Belum Terima SK

Wakil Ketua II DPRK Abdya : BPN Jangan Persulit Kepentingan Rakyat Hanya Karena Belum Terima SK
Wakil Ketua I DPRK Abdya, Hendra Fadli, Kamis (7/10/2021).

Blangpidie, BERITAMERDEKA.net  - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar segera mengeluarkan titik koordinat di lahan Hak Guna Usaha PT Cemerlang Abadi (CA) yang berlokasi di Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, kabupaten setempat.

"Persoalan PT CA ini hanya tinggal di BPN saja. Oleh karena itu, kita mendesak agar titik koordinatnya segera dikeluarkan, supaya lahan itu bisa segera di eksekusi oleh Bupati Abdya untuk masyarakat," ungkap Wakil Ketua II DPRK Abdya, Hendra Fadli, Kamis (7/10/2021)di Blangpidie.

Menurut Hendra Fadli,jika titik koordinat itu tidak dikeluarkan, maka Bupati Akmal tidak bisa mengeksekusi lahan tersebut. Sebab, tidak diketahui dimana batas lahan HGU PT CA yang diperpanjang, lahan plasma dan lahan untuk Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA).

"Pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan PT CA pada 28 September 2020, maka secara otomatis menyetujui SK Nomor: 25/HGU/KEM-ATR/BPN/III/2019 tanggal 29 Meret 2019," tegas Hendra.

Dalam SK itu, lanjut Hendra , berisikan persetujuan perpanjangan izin HGU PT CA atas tanah seluas 2.002,22 hektare ditambah 960 hektare untuk pengembangan petani plasma.

"Itu berarti, dari tanah seluas 4.864,88 hektare yang diajukan perpanjangan HGU PT CA, masih ada usulan perpanjangan HGU yang tidak diperpanjang atas lahan seluas 1.902,66 hektare," jelas Hendra.

Oleh sebab itu, sambung politisi Partai Aceh itu, tidak ada alasan bagi BPN untuk tidak memberikan titik koordinat terkait batas HGU CA, Plasma dan TORA.

"SK itu kan dari Mentri, seharusnya BPN segera menindaklanjuti SK atasan mereka. Apalagi SK itu sudah lebih satu setengah tahun," terangnya.

Kalau BPN beralasan belum menerima salinan putusan MA, sambung Hendra, lantas apakah hasil putusan yang sudah ditayangkan di webside tidak sah.

"Ini sangat aneh. Semestisnya BPN harus berpihak kepada rakyat. Sebab, jika ini terus dibiarkan, kita khawatir sejarah kelam akan terulang kembali di kawasan Babahrot,"demikian pungkasnya.

Editor:
Sponsored:
Loading...