Breaking News

Bank Aceh

Tiga Yayasan Berebut Kelola Lapangan YPKM Meureudu

Tiga Yayasan Berebut Kelola Lapangan YPKM Meureudu
Jadi pusat kuliner

Meureudu, BERITAMERDEKA.net – Tiga Yayasan bersikeras berebut ingin mengelola bahkan ingin menguasai Lapangan Sepakbola di Kota Meureudu, hal itu berdasarkan masing-masing mereka saling memiliki yang Yayasan dipegang ditangan mereka.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan BERITAMERDEKA.net, dalam tiga hari terakhir ini, Selasa hingga Kamis, 16 – 18 Juni 2020 diperoleh berbagai sumber yang saling kontraversial dan bertolak belakang antara sesama pengelola dan tokoh masyarakat.

Adapun ketiga Yayasan yang ingin menguasai Lapangan Sepakbola Meureudu itu sekarang ini adalah (1). Yayasan yang dibuat oleh Notaris Pangihutan Tambunan di Kutaraja No.14 Tgl 17 September 1959, dengan Ketua Umumnya Abdullah Cut, Asisten Wedana Meureudu, Ketua I Teuku Husen, Ketua II Muhammad Amiin (Asisten Wedana), Ketua III Ibrahim Daud. Sektretais Umum Teuku Usman, Sekteratiris I Abdul Wahid, Sekretaris II Muhammad Muksin. Bendahara Teuku Aiyub. Serta Pelindung/Pengawas, Kumandan TNI Setempat, dan kepala Polisi Distrik Meureudu.

Sementara Yayasan yang ke II dengan Akta Penderian Lembaga Pengololaan Lapangan Meureudu No.05 tanggal 07.03.2017 Yang dibuat oleh Notaris Azwir, SH yakni Notaris Aceh Besar, dengan Ketuanya Drs. Yusmahdi Machmud. Sekretaris Hasballah. Bendaharan H. Rusli A. Manaf, dan Wakil Bendahara Marzuki Maneh. Serta dilengkapi dengan Dewan Pembina/ Penasehat, Camat Meureudu, Kepala Kemukim Beuriweueh, dan 18 Geuchik Gampong dalam Kecamatan Meureudu. 

Sedangkan Yayasan yang ketiga adalah dengan Akta Pendirian Yayasan Pembangunan Kewedanaan Meureudu No.14 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio, SH berkedudukan di Banda Aceh. Dengan susunan kepengurusannya adalah Pembina Abdul Syakur. Ketua Bachtiar Effendi. Sekretaris Banta Boihaki. Bendahara Safwan, dan Pengawas Drs. Anwar. 

Namun dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan itu ternyatara ada upaya lain untuk mengalihfungsikan kepemilikan Lapangan tersebut yang sejak lama merupakan aset Yayasan yang diberi nama YPKM (Yayasan Pembangunan Kewedanaan Meureudu).

Menurut sebuah sumber menyebutkan, karena tidak ada lagi kekompakan dalam pengelolaan dan saling mengklaim bahwa itu milik yayasan masing-masing. Sehingga akhirnya sejak 16 April 2020 Lapangan kebanggaan Masyarakat Meureudu yang dikenal dengan nama YPKM itu dikembalikan pengelolaannya oleh pihak Yayasan YPKM kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya.

Menanggapi gonjang gonjing yang semakin memuncak antara ketiga Yayasan dan kelompok masyarakat yang juga terjadi pro kontra, maka menanggapi hal tersebut Kapolres Pidie Jaya AKBP Musbagh Ni’am menegaskan, sebaiknya pengelolaan lapangan tersebut menjadi hak atau miliki Pemkab Pidie Jaya. Maka oleh karena itu para pengurus Yayasan YPKM tidak berhak mewariskan kepada keluarga pemilik Yayasan.

Kapolres Pidie Jaya itu kepada wartawan mengatakan, setelah dilakukan pengembalian oleh pihak yayasan (YPKM) kepada pemerintah maka status pengelolaan aset itu menjadi hak dari pada Pemkab Pidie Jaya dengan sendirinya.

Disebutkan Kapolres, dalam administrasi dokumen tertera Lapangan sepakbola Kota Meureudu dan tidak ada yang memiliki, “tegasnya seraya menambahkan dengan demikian menjadi hak Negara dalam hal Pemkab Pidie Jaya. Karenanya atatus tanah milik Negara itu tidak boleh dimiliki oleh siapapun.

Mengingat hal demikian, makamnya Kaplores meminta Pemkab setempat untuk dapat segera mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap pihak yang merasa menguasai terhadap kepemilikan aset yayasan. “Upaya itu dinilai sebagai langkah strategis sehingga aset tanah milik Negara ini tidak disalahgunakan, “jelasnya.

Hal yang tak beda juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pidie Jaya, Mukhzan, SH, MH kepada awak media, mengatakan, setiap aset baik berupa tanah atau yang lainnya tidaklah dapat dikuasai oleh keturunan.

“Sesuai Undang-Undang Yayasan tidak boleh diwarisi oleh para pengibah sebab yayasan tidaklah sama dengan perusahaan, “ujarnya. 

Menurut Mukhzan, sepanjang pengurus merestui untuk dihibahkan atau peralihan aset ke pihak Pemkab, maka sah- sah saja dan tentunya juga dilaksanakan secara perundang-undangan. Apalagi dalam hal ini Yayasan itu memiliki dewan pengawas atau Pelindung, yakni TNI dan Polri.

Maka Yayasan sesuai Badan Hukum dengan memiliki visi dan misi yang bersifat sosial keagamaan dan kemanusiaan dan tidak mencari keuntungan. Karenanya, dalam yayasan itu dapat masuk siapapun dalam kepengurusan dengan misi utama untuk sosial dan kemanusiaan.

Pada intinya, yayasan tidaklah dapat diwariskan kepada pihak keluarga. Maka jika aset dijual sepanjang misi kemanusiaan ataupun diberikan kepada pemerintah maka itu sah-sah saja. “Apalagi Pemerintah memiliki misi utama untuk menyahuti kemaslahatan bagi rakyat (sosial), ungkapnya.

Sebagaimana diketahui sebelum Yayasan YPKM telah menyerahkan pengelolaan tanah Lapangan bolakaki kepada Pemerintah Kabuaten (Pemkab) Pidie Jaya.

Ketua YPKM Meureudu, Pidie Jaya, Drs H Bachtiar Effendi MM kepada wartawan mengatakan, pengembalian mandat pengelolaan tanah YPKM ini kepada Pemkab Pdie Jaya seiring dengan berakhir masa tugas kepengurusan yayasan, maka dalam hal ini perlu dilakukan penyerahan mandat pengelolaan lapangan bolakaki Kota Meureudu kepada Pemkab Pidie Jaya.

“Status pengeolaan lapangan bolakaki Meureudu ini sejak 16 April 2020 lalu telah kami (YPKM) serahkan kepada Pemkab, dan sekaligus menjadi urusan pihak mereka Pemkab, “sebutnya.

Dasar Pembenukan Yayasan sebelumnya dibentuk oleh pemerintah maka sesuai dengan aturan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperkenankan mengelola yayasan maka dikelola oleh pihak swasta.

Hal ini berdasaran surat mandat yang diterima pengurus yayasan saat dijabat oleh pengurus YPKM masa Kepemimpinan daerah (Bupati) Drs H M. Gade Salam (almarhum) pada 19 Februari 2011 di ruang kerjanya untuk dapat mengelola serta mengurus tanah lapangan bola Meureudu hingga saat ini.

Upaya pengalihan menjadi asset Pemkab itu mendapat berbagai pendapat pro kontra. Ada pihak kelompok masyarakat setempat yang menyayangkan pengalihan hak kepemilikan dari Yayasan menjadi asset Pemkab itu suatu hal yang keliru. Jika itu terjadi pihak Pemkab punya wewenang sepenuhnya untuk mengutak atik Lapangan tersebut.

Tapi yang sebaiknya bukan pengalihan asset yang harus dilakukan, tapi pengalihan hak kelola yang harus disepakati bersama antara Yayasan dan Pemkab.

Artinya, Lapangan itu masih tetap hak milik Yayasan, tapi pengelolaannya yang menjadi hak dan tanggung jawab Pemkab Pidie Jaya, kata tokoh masyarakat Meureudu Razali dan Ismika. | rusli ismail |

Sponsored:
Loading...