Breaking News

Tahun 2020, UKM Di Aceh Sulit Berkembang

Tahun 2020, UKM Di Aceh Sulit Berkembang

Banda Aceh, BERITAMERDEKA.net - Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Aceh diprediksi masih akan sulit berkembang pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mendatang, Penyebabnya karena belum ada regulasi maupun terobosan baru dari pemerintah dalam pengembangan sektor UKM ini.

Beberapa pengamat ekonomi yang selama ini terus mengamati perkembangan dan pertumbuhan UKM dan Koperasi di Banda Aceh, Minggu 07 Juni 2020 megatakan, sepanjang tahun 2019 dan tahun 2020 ini pemerintah tidak ada mengeluarkan kebijakan yang bisa mendongkrak pertumbuhan. Baik dari sisi volume maupun produktivitas pelaku UKM.

Hal yang sama diyakini akan terjadi pada tahun 2021. Kebijakan yang ada merupakan lanjutan kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk permodalan dan kebijakan lain yang diklaim pemerintah memberikan kemudahan.

“Secara keseluruhan, tidak ada kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan sektor ini ke arah lebih tinggi. Entah itu dari segi produktivitas maupun jumlahnya. Jadi kami perkirakan pertumbuhan UKM ke depan masih akan stagnan saja, “ujar Adnan, pengamat ekonomi di Banda Aceh.

Adnan, menyebutkan tercatat ada sekitar hampir 400 ribu pelaku UKM di Aceh yang membutuhkan satu terobosan kebijakan baru agar bisa tumbuh dengan baik. Kebijakan yang utama dalam hal perizinan.

Menurutnya dibutuhkan reformasi regulasi dari pemerintah untuk memudahkan pengurusan perizinan. Dengan aturan sekarang baru 8.000 pelaku UMK yang sudah mengantongi izin. Sisanya tidak ada.

DR

Mukhlis Yunus

“Berarti ada yang salah dalam pemberian izin yang katanya mengklaim kemudahan, “lanjutnya.

Hal sama diungkapkan, Dr Zainuddin,SE,M.Si Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah (USM) Aceh, karena kondisi pertumbuhan UKM yang masih senin kemis itu, dirinya berharap agar pemerintah menjadikan hal ini sebagai perhatian yang nantinya ada terobosan baru, sehingga para pelaku ini bisa naik kelas. “Kalau kita mengharapkan terobosannya berupa kemudahan dalam perizinan atau reformasi regulasi. Silahkan perketat syarat dalam pemberian izin, tetapi kasih insentif bagi pengusahanya, “tambahnya.

Adapun insentif tersebut berupa pembebasan pajak selama satu tahun dan lainnya. “Kalau pengusaha naik peringkat, jelas akan menjadi uang masuk bagi daerah melalui pajak. Bahkan, pajak yang mereka keluarkan akan lebih besar bila dibandingkan mereka tidak miliki izin, “lanjutnya.

Secara terpisah pakar dan pengamat Ekonomi Unsyiah Dr Mukhlis Yunus,SE,M.Si menyarankan kepada Pemerintah mengupayakan agar UMKM yang terkait dengan pinjaman atau pembiayaan perbankan dapat diberikan pengurangan beban.

“Langkah pengurangan beban sangat diperlukan, kalau tidak mungkin dilakukan penghapusan kewajiban. Kalau tidak demikian, maka pelaku usaha daerah ini belum bisa tumbuh berkualitas karena berbagai persoalan yang dihadapinya, kata Mukhlis.  

Dengan begitu tidak heran kalau ada pelaku usaha mikro sulit naik menjadi usaha menengah, apalagi besar.

Apabila pemerintah bisa menerapkan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha, maka pelaku UKM yang ada tidak banyak akan naik kelas, tapi menjadi pendorong perekonomian cukup tinggi. “Jumlah UKM kita banyak, tapi tetap saja sektor perdagangan dan perkebunan yang dianggap sebagai sektor unggulan, “ujarnya.

Sebelumnya data di Biro Ekonomi Setdaprov Aceh, menyebutkan, Kondisi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Aceh memprihatinkan karena kesulitan membuka jaringan ke bank untuk mendapat tambahan modal usaha. Padahal, berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh 2006, jumlah UKM di Aceh sudah mencapai 369.034 unit. 

DR Zainuddin

Jumlah itu, sesuai data dari Bank Indonesia (BI), hanya 6.818 unit atau kurang dari 2 persen yang sudah tersentuh program Kredit Usaha Rakyat (KUR), akibatnya UKM di Aceh tidak berkembang. Bahkan kondisi ini sangat memprihatinkan dan menjadi penghambat bagi UKM.   

Menyangkut hal itu, Biro Ekonomi Setda Aceh yang ketika itu Kepala Bironya dijabat Pak Sofyan, pernah melakukan kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Unsyiah Banda Aceh, melakukan studi kelayakan tentang pembentukan lembaga penjamin kredit daerah disingkat dengan LPKD. 

Hasil studi yang dilakukan itu menunjukkan, UKM di Aceh kesulitan berkembang bukan akibat prospek usaha yang kurang, tetapi karena pihak lembaga itu belum atau kesulitan membuka akses ke bank untuk mendapatkan modal usaha alias kredit.

Penyebab lain yang mempengaruhi UKM sulit mendapat kredit bank di Aceh, karena  pihak bank sangat berhati-hati menyalurkan kredit program dan komersilnya ke UKM, sebut Spfyan. 

“Jadi bukan karena lemah dalam menjalankan usaha tapi kurang menjamin untuk pengembalian kredit yang disalurkan. Karena pelaku UKM di desa dan perkotaan masih minim koleteral/aset/ barang atau surat berharga dijadikan agunan/jaminan ke bank, “sebutnya.

Padahal, dokumen merupakan salah satu persyaratan mendapat kredit bank. “Kalaupun ada yang memiliki tanah tapi tidak bersertifikat, sehingga tak bisa dijadikan sebagaih agunan oleh bank,” tutur Sofyan. | rusli ismail |

Sponsored:
Loading...
Sponsored:
Loading...