Breaking News

Soal Pilkada Aceh Ditunda : Abu Razak Mengamuk, Darwati Minta Keikhlasan Pemerintah Pusat  

Soal Pilkada Aceh Ditunda : Abu Razak Mengamuk, Darwati Minta Keikhlasan Pemerintah Pusat  
Abu Razak

Banda Aceh, BERITAMERDEKA.net - Hasil rapat pleno KIP Aceh, tentang pelaksanaan Pilkada Aceh direncanakan tahun 2022, menemui titik buntu dan terpaksa ditunda dengan berbagai alasan.

Penundaan sementara jadwal, program dan tahapan Pilkada Aceh serentak tahun 2022 diakibatkan Pemerintah Aceh belum bisa melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) sebab belum adanya keputusan dari Pemerintah Pusat.

Para politisi dan sejumlah elemen masyarakat Aceh, menginginkan Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2022. Apalagi Aceh memiliki kekhususan, sebagaimana diatur dalam UUPA.

Menanggapi keputusan itu, Sekretaris Partai Aceh Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak sempat mengamuk dan emosi.

Petinggi partai bezukan para kombatan itu sempat mengeluarkan kata kata pedas dalam bentuk sindiran. "Kasih UUPA itu semua untuk mereka ( pemerintah pusat)," ungkapnya sebagaimana dilansir sejumlah media, Sabtu 3 April 2021.

Bahkan Abu Razak mempertanyakan, apakah Pemerintah Pusat mau main tipu lagi. Sementara mereka sudah sangat serius dengan hasil dan apa yang termaktup dalam UUPA.

"Memang pemerintah tak pernah serius. Sama saja Pemerintah Aceh juga tak nenginginkan Pilkada 2022. Padahal KIP sudah membuat tahapan dan mengusulkan dana. Pemerintah Aceh bagaikan tak peduli," tambah Abu Razak kesal.

Sementara salah seorang pengamat politik dan hukum, Mukhlis Mukhtar juga sempat mengeluarkan statemennya. Baik di laman facebooknya maupun disejumlah media online.

Menurut Mukhkis, gagalnya digelar Pilkada serentak Aceh tahun 2022 karena lemahnya loby ke Pemerintah Pusat. "Boleh dikatakan UUPA sudah mati diusia muda," ungkapnya menyindir.

Darwati Agani

Lain lagi komentar Politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang duduk di Komisi I DPR Aceh, Darwati A Gani menyatakan, Komisi I akan segera mengambil langkah strategis lanjutan terkait dengan telah ditundanya sementara keseluruhan tahapan Pilkada Aceh serentak tahun 2022.
"Kita akan ambil langkah lanjutan, segera kita rumuskan," kata Darwati, Sabtu (3/4/2021).

"Komisi I DPR Aceh selama ini sedang mengupayakan agar Pilkada Aceh tetap terlaksana pada tahun 2022 walaupun KIP sudah memutuskan menunda keseluruhan tahapan.

Ini dilakukan karena belum terlaksana satu tahapan pun terhitung tanggal 1 April 2021.

"Tahapan nantinya akan dilanjutkan kembali setelah adanya keikhlasan Pemerintah Pusat. Dasar penundaan tahapan Qanun Aceh No 12 Tahun 2016 pasal 104," ujar Darwati.

Ia mengatakan, sebenarnya secara regulasi Pilkada Aceh tetap Tahun 2022 karena jelas diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 73 UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan pasal 199 UU Nomor Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
"Tapi hanya saja keputusan politik yang menghambat Pilkada Aceh terlaksana tahun 2022," tukasnya.

"Dalam roadshow yang dilakukan oleh Komisi I DPR Aceh ke Kemendagri, Kemenkopolhukam dan Lembaga Negara seperti DPR RI dan KPU juga tidak ada mengeluarkan pernyataan Pilkada Aceh tidak boleh 2022.
Namun sikap mereka masih belum menyatakan apa pun karena memang Pilkada Aceh tahun 2022 sudah sesuai regulasi baik UU 11/2006 maupun UU 10/2016,".(*)

Iklan BM Bank Aceh
Sponsored:
Loading...
Iklan BM DPRA
Sponsored:
Loading...