Breaking News

Bank Aceh

Soal Penyaluran BLT: Kementrian Desa Apresiasi Banda Aceh dan Pijay

Soal Penyaluran BLT: Kementrian Desa Apresiasi Banda Aceh dan Pijay
H Razali AR

Banda Aceh, BERITAMERDEKA.net – Banyak pihak mengapresiasi kerja Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya (PiJay) berserta jajarannya yang telah tuntas melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk tahap pertama.

Apresiasi itu disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Sesditjen PDT Kemendes PDTT), H. Razali AR. “Saya sangat mengapresiasi kerja keras Pemkab Pidie Jaya dan Pemko Banda Aceh yang menuntaskan penyaluran BLT-DD tahap pertama itu kepada penerima manfaat dengan tanpa kendala, “kata Putra Meureudu, Pidie Jaya itu kepada BERITAMERDEKA.net, Jumat 05 Juni 2020.

Menurut mantan Kepala Dinas Perikanan Provinsi Aceh itu, secara umum BLT-DD untuk Provinsi Aceh sudah tuntas sekira 74 persen desa di Aceh telah menuntaskan penyaluran BLT-DD. Sesuai data 4 Juni 2020.

Disebutkannya, Provinsi Aceh mendapatkan alokasi Dana Desa Tahun 2020 sebesar Rp.5 Triliuan (Rp.5.050.301.259.000) diperuntukkan bagi 6.497 desa yang tersebar di 23 kebupaten/kota di Aceh.

Warga menerima BLT

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengarahkan prioritas penggunaan dana desa untuk mewujudkan jaringan pengaman sosial bagi penanggulangan Covid-19 di desa.

Dijelaskan Razali AR, ketentuan itu berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Bahwa, prioritas penggunaan dana desa sepanjang Pandemi Covid-19 untuk mewujudkan jaring pengaman sosial melalui: (1), Bantuan Langsung Tunai, (2). Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan (3). Desa Tanggap Covid-19.

Menurutnya, Program Desa Tanggap Covid-19 merupakan upaya gotong royong untuk bersama-sama melawan Covid-19 dengan melibatkan peran aktif masyarakat desa dengan kegiatan pembentukan relawan desa, memberikan edukasi kepada masyarakat, pendataan penduduk renta, menyiapkan ruang esolasi desa, menyediakan pos jaga desa 24 jam, dan menyediakan alat-alat kesehatan untuk deteksi dini pencegahan penyebaran Covid-19 seperti masker, hand sanitizer, alat pelindung diri (APD) dan alat kesehatan lainnya.

Disebutkan juga, besaran BLT-DD yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat adalah Rp.600.000/bulan selama tiga bulan. Keluarga penerima manfaat (KPM) yang menjadi sasaran pemberian BLT-DD adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), non Penerima Kartu Prakerja dan keluarga yang belum mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial.

Disamping itu, bantuan BLT-DD difokuskan kepada keluarga yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata dan mempunyai anggota keluarga yang renta sakit menahun/kronis, “kata Razali AR, yang dilahirkan di Desa Lueng Bimba, kemukiman Kuta Simpamg, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie (sekarang kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya). 

Disebutkan juga, di Provinsi Aceh, pendataan KPM dan penyaluran BLT-DD sudah dimulai pada Bulan April dan berjalan hingga Bulan Juni tahu 2020. Mekanisme pendataan KPM dilakukan oleh relawan Desa Lawan COVID-19 dengan basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Provinsi Aceh disalurkan kepada 325.209 KPM. Realisasi penyalurannya sudah tutas dilakukan kepada 4.791 desa atau 74 persen dari 6497 desa, yang diterima oleh 285.081 keluarga penerima manfaat.

Hasil konfirmasi yang dilakukan pihaknya, dari 23 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, terdapat tiga kabupaten dan kota yang telah tuntas 100 persen penyalurannya, diantaranya adalah Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, dan Aceh Tenggara.

Razali juga merincikan, Kabupaten Aceh Besar, Bireuen, Nagan Raya, dan kabupaten Aceh Barat Daya, realisasi penyalurannya di atas 95 persen. Kabupaten yang penyalurannya di atas 80 persen, adalah Aceh Jaya (89 persen), Aceh Selatan (83 persen), Aceh Utara (82 persen), dan Kabupaten Aceh Tengah (81 persen).

Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya berada dalam range realisasi 50 persen – 80 persen, diantaranya Aceh Timur (79 persen), Aceh Singkil (73 persen), Kota Subulussalam (68 persen), Gayo Lues (64 persen), Bener Meriah (60 persen), Simeulue (52 persen), dan Kabupaten Aceh Barat (51 persen). 

Sementara Kabupaten dan Kota, yang tingkat realisasi kurang dari 50 persen, yaitu Kota Sabang (39 persen), Kota Lhokseumawe (31 persen), Kota Langsa (24 persen), Pidie (30 persen), dan Kabupaten Aceh Tamiang (6 persen).

Menurut Razali AR, lambatnya Penyaluran BLT DD dikarenakan adanya berbagai hambatan teknis dan administrasi seperti dilaporkan Pemkab Aceh Tamiang, bahwa dana desa tahap I telah direalisasikan sesuai dengan APBDesa per Januari 2020, sebelum kebijakan relokasi Anggaran ke Program BLT-DD.

Kabupaten lainnya juga mengeluhkan adanya keterlambatan data di lapangan dan kekurangan berkas persyaratan untuk pencairan anggaran.

Berbagai permasalahan yang ada tentunya dapat diatasi dengan komunikasi intensif antara pemerintah dengan masyarakat. Kementerian Desa PDTT sangat terbuka dalam komunikasi dan mencari solusi bersama untuk mempercepat pencairan BLT-DD).

Diharapkan komitmen dari kepala daerah untuk mengawal penyaluran BLT-DD dengan intensif mengingat dampak dari Pamndemi Covid-19 kepada perekonomian masyarakat cukup besar. Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah siap mengawal Penyaluran BLT-DD dengan berbagai strategi percepatan dengan komitmen bersama bahwa penyaluran BLT-DD Provinsi Aceh dapat tuntas di Bulan Juni. | rusli ismail |

Sponsored:
Loading...