Breaking News

Sinyal Reshuffle Bocor, Jokowi dan Makruf Sepakat Ganti Lima Menteri

Sinyal Reshuffle Bocor, Jokowi dan Makruf Sepakat Ganti Lima Menteri

Jakarta, BERITAMERDEKA.net - Isu wacana reshuffle kabinet jilid II kembali bergulir. Itu seiring perombakan nomenklatur kementerian.

Terlebih setelah DPR menyetujui dibentuknya Kementerian Investasi dan peleburan Kemendikbud dan Kemenristek.

Bahkan, reshuffle kabinet jilid II ini sudah dibicarakan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Wakil Presiden Maruf Amin.

Hal itu disinyalkan langsung oleh Jurubicara Wapres Maruf Amin, Masduki Baidlowi dalam konferensi pers secara daring, Senin (12/4/2021).

“Kalau terkait dengan soal apakah nanti ada reshuffle, tentu Wapres sudah rembukan, diajak rembukan oleh presiden,” ungkap Masduki.

Sayangnya, Baidlowi enggan membeberkan apa saja yang dibicarakan oleh orang nomor satu dan dua di Indonesia tersebut.

Baidlowi menyatakan, dirinya belum mendapat informasi terbaru terkait perombakan kabinet dimaksud.

“Akan ada pembicaraan spesifik antara presiden dan wapres, kalau semuanya clear, baru dibicarakan,” tandasnya.

Sebelumnya, isu perombakan kabinet juga dihembuskan Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer.

Hanya saja, pria yang akrab disapa Noe itu tak mengetahui persis kapan perombakan kabinet akan dilakukan, pun siapa saja yang bakal kena kocok ulang.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto Setpres
“Itu hak proregatif Bapak Presiden. Tapi yang jelas, menteri atau setingkat menteri yang tidak perform, yang tidak bekerja bagus (yang dicopot),” bebernya kepada RMOL, Sabtu (10/4/2021).

Setidaknya ada lima menteri yang ia nilai pantas untuk dicopot.
Yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Mendikbud Nadiem Makarim.

Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, reshuffle kabinet adalah hak prerogratif Presiden Jokowi.
Sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

“Karena menteri adalah sebagai pembantu presiden. Dengan hak prerogatif dari presiden tersebut, maka presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinetnya,”
“Dan untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai,” jelasnya.(*)

Sumber:Pojoksatu.id
Sponsored:
Loading...
Sponsored:
Loading...