Breaking News

Setelah Digugat ke Pengadilan, Direktur RSUD Datu Beru Dilaporkan Lagi ke Polda

Setelah Digugat ke Pengadilan, Direktur RSUD Datu Beru Dilaporkan Lagi ke Polda

Takengon, BERITAMERDEKA.net - Belum usai gugatan perdata di Pengadilan Negeri Takengon. Kini, dr Muhammad Yusuf melaporkan lagi Direktur RSUD  Datu Beru Takengon dr. Hardi Yanis ke Polisi Daerah (POLDA) Aceh.

Laporan tersebut terkait Direktur U Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru Takengon dr. Hardi Yanis diduga melakukan pencemaran nama baik dengan surat yang dikirimnya ke Bupati Aceh Tengah.

Dalam surat tersebut dr. Muhammad Yusuf mengaku difitnah telah melakukan pelanggaran etik kedokteran, oleh sebab itu dirinya dipindah tugaskan menjadi staf biasa di Puskesmas Pegasing.

Dedi Suheri, SH selaku Pengacara dr. Muhammad Yusuf menjelaskan pada BERITAMERDEKA.net,  Rabu (6/1/2021), pihaknya melaporkan dr. Hardi Yanis ke Polda Aceh atas dugaan pelanggaran tindak pidana 266 KUHPidana.

"Klien kami tidak pernah melakukan tuduhan tersebut dan klien kami tidak pernah diperiksa di komite medis rumah sakit dan organisasi IDI Aceh Tengah, atas dasar apa Direktur RSUD Datu Beru menyatakan dalam suratnya ke Bupati Aceh Tengah, klien kami telah melanggar etik, sedangkan klien kami tidak pernah diperiksa dan bahkan diputus melanggar etik, jelas hal ini, adalah suatu tuduhan yang tidak berdasar, maka dari itu kami berharap pihak Polda Aceh dapat menindak lanjuti laporan klien kami dengan maksimal," ujar Dedi.

Dedi menambahkan, sebelumnya dr. Muhammad Yusuf pernah membuat laporan di Polres Aceh Tengah namun berakhir mediasi dan di SP3. Namun, pihak dr. Yusuf meminta agar laporan tersebut dibuka kembali demi keadilan tegaknya supermasi hukum dan suatu bentuk pembelajaran hukum bagi masyarakat luas.

"Satu lagi, berdasarkan konseling yang kami lakukan di Polda Aceh, salah satu laporan klien kami di Polres Aceh Tengah yang di SP3 kan , akan kami mohonkan dibuka lagi yaitu laporan tentang pencemaran nama baik, akan l dibuka kembali digelar di Polda Aceh, sebab ada novum (bukti baru) atas laporan tersebut. Apabila tidak dibuka kami kuasa hukum akan malakukan upaya hukum praperadilan, untuk permasalahan SP3 laporan klien kami," tutup Dedi. ( romadani )

Sponsored:
Loading...
Sponsored:
Loading...