Breaking News

Puskesmas Diduga Bermasalah, PGK Minta APH Usut Anggaran Dana Bok

Puskesmas Diduga Bermasalah, PGK Minta APH Usut Anggaran Dana Bok
Awaluddin, SE., Perkumpulan Gerakan Kebangsaan ( PGK ) Aceh Tenggara.

Kutacane, BERITAMERDEKA.net- Anggaran  Biaya Operasional Kesehatan ( Bok) 2020-2021 seluruh Pukesmas di Aceh Tenggara, diduga bermasalah.

Pasalnya dari  program dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan dana BPJS Kesehatan mengakibatkan ada potensi kerugian negara. Sebab dalam penggunaan anggaran tersebut ada yang tidak sesuai dalam penggunaannya.

Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Aceh Tenggara, Awaludin, SE., menanggapi  realisasi penggunaan dana BPJS Kesehatan, dana JKN, dan BOK, penggunaan anggaran nya diduga kuat tidak sesuai dengan peruntukan serta sebagian ada indikasi fiktif, kemudian penyaluran yang salah hingga mengakibatkan adanya potensi kerugian negara dan  indikasi bermasalah.

"Maka saya berharap kepada pihak APH untuk melakukan penyelidikan maupun Kejaksaan untuk secepatnya me-lidik seluruh realisasi item kegiatan yang sudah dilaksanakan serta menyita seluruh dokumen Surat Pertanggung Jawaban keuangan (SPJ), yakni dokumen SPJ realisasi anggaran BOK dan JKN tahun anggaran 2020-2021 seluruh Puskesmas di Aceh Tenggara, ujarnya.

Karena jumlah anggaran nya mencapai miliaran rupiah. Namun setelah ditelusuri di beberapa Puskesmas setempat bahwa sejumlah pegawai kesehatan atau tenaga medis yang telah melaksanakan tugasnya di desa banyak yang mengeluh, kata Awal kepada BeM, Senin (22/11/2021).

Lanjut nya, sejumlah oknum Kepala Puskesmas setempat, kerap memberikan bantuan atau kontribusi yang tidak resmi (setoran) kepada para oknum pejabat daerah tertentu. Setiap penarikan dana BOK dan JKN  di Puskesmas.

Pihaknya juga mendapat informasi bahwa setiap pihak Puskesmas setempat ada pencarian anggaran baik BOK dan JKN  maupun dana lain, harus ada setoran yang nominalnya mencapai belasan juta rupiah kepada oknum pejabat daerah, ini sangat miris.

Sehingga banyak cara harus dilakukan untuk menutupi setoran tersebut, termasuk mengurangi hak para tenaga medis, perawat maupun bidan, jelasnya.

Sementara itu, salah satu Kepala Pukesmas Berinsial NL saat di hubungi  melalui pesan WhatsApp mengarahkan ke Dinkes untuk konfirmasi.

NL menambahkan dengan bahasa Astagfirullah, "ini lah yang kawan- kawan selalu salah dengan tanggapan dan  posisi saya, sejak kapan saya yang  koordinir mereka, sejak kapan saya jadi ketua," ucapnya.
Disamping itu Awal menuding adanya koordinir dari Kapus se Aceh Tenggara, dikutip sejumlah biaya untuk mengaman ke pihak tertentu. | Pardi Alas|

Editor:
Sponsored:
Loading...