Breaking News

Bank Aceh

Presiden Bubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Aceh Selatan Tetap Jalan  

Presiden Bubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Aceh Selatan Tetap Jalan  
Cut Syazalisma, S.STP.

Aceh Selatan, BERITAMERDEKA,net - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Aceh Selatan masih terus berjalan sebagaimana biasa. Hal ini dibenarkan Cut Syazalisma selaku kepala sekretariatGugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat.
 
Padahal Presiden RI Joko Widodo telah membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik pusat maupun daerah sebagaimana keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
 
Pasal 20 ayat (2) huruf b). berbunyi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibubarkan. Pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mulai berlaku sejak Perpres 82 tahun 2020 diteken pada Senin, 20 Juli 2020.
 
Selanjutnya, Pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  akan ditangani oleh Komite Kebijakan dan/atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
 
Menyikapi hal ini, Cut Syazalisma yang juga Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Selatan menerangkan masih berjalannya gugus daerah juga merujuk pasal 20 ayat (1) huruf b). diperaturan yang sama.
 
“Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati/Walikota tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 daerah dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perpres ini,” kata Syazalisma, di Sekretariat Gugus Lhok Bengkuang, Tapaktuan, Selasa (21/7/2020)
 
Menurutnya, hingga saat ini pihaknya masih menunggu juknis dan juklak tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk daerah.

Sementara bunyi pasal 7 pada Pepres tersebut bahwa Satuan Tugas Penanganan Covid-19  sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau kepala BPBD untuk daerah.(*)
 

  

Sponsored:
Loading...