Breaking News

Penyidik OJK Tetapkan Mantan Ketua BPA AJBB 1912 Sebagai Tersangka

Penyidik OJK Tetapkan Mantan Ketua BPA AJBB 1912 Sebagai Tersangka

Jakarta, BERITAMERDEKA.net - Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK telah menetapkan
Nurhasanah selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA), periode 2018 – 2020 Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) 1912 sebagai tersangka.

Nhs tersangkut kasus dugaan tidak melaksanakan atau tidak memenuhi Perintah Tertulis OJK terkait dengan implementasi ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB sesuai Surat KE IKNB
Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020.

Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 berisi antara lain permintaan OJK bagi AJBB
untuk melaksanakan pasal 38 Anggaran Dasar AJBB, yang harus dilaksanakan oleh
organ Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi dan Dewan Komisaris paling lambat tanggal
30 September 2020.

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L Tobing dalam siaran pers, diterima media ini, Sabtu 19/3/2021
menjelaskan dari hasil pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti yang telah
dikumpulkan, terbukti sampai 30 September 2020 perintah tertulis OJK itu tidak dilaksanakan oleh AJBB.

"Perbuatan tersangka telah mengakibatkan
terhambatnya penyelesaian permasalahan yang dihadapi AJBB," ujarnya.

Untuk itu, penyidik menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana sektor
jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pasal 54 Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penyidik juga telah melaksanakan Gelar Penetapan Tersangka pada 4 Maret 2021,
dengan kesepakatan Peserta Gelar untuk menetapkan Sdri. Nhs selaku Ketua
BPA AJBB periode 2018 – 2020 sebagai Tersangka.

Tongam menambahkan, dalam menentukan status tersangka ini pihaknya telah
melakukan langkah-langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku antara lain
melakukan penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor:
SPRINLIDIK/19/XI/2020/DPJK tanggal 6 November 2020, membuat Laporan Kejadian
Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan (LKTP_SJK) Nomor: LKTP-
SJK/13/XII/2020/DPJK tanggal 15 Desember 2020, dan membuat Surat Perintah
Penyidikan Nomor: SPRINDIK/23/XII/ 2020/DPJK tanggal 18 Desember 2020.

Sebelumnya, penyidik juga sudah melakukan permintaan keterangan berbagai pihak
seperti pelapor, para saksi terkait, para ahli serta berkoordinasi dengan Kejaksaan
Agung RI. (Bachtiar A)

Iklan BM Bank Aceh
Sponsored:
Loading...
Iklan BM DPRA
Sponsored:
Loading...