Breaking News

Pemerintah  Berhentikan PNS tak Produktif

Pemerintah  Berhentikan PNS tak Produktif

Jakarta, BERITAMERDEKA.net - Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berencana memberhentikan aparatur sipil negara (ASN) alias pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak produktif dari pekerjaannya.

Apakah pemecatan PNS tidak produktif bisa dilakukan? Apa dasar hukum pemecatan PNS tidak produktif?
Rencana pemberhentian/pemecatan PNS tidak produktif disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo.

Menurutnya selama pelaksanaan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) akibat pandemi virus corona, banyak ASN yang tidak produktif.

Minimnya produktivitas para pegawai negeri sipil (PNS) tersebut terlihat dari tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

"Kelompok yang produktif dalam masa WFH ini menjadi overload (pekerjaannya). Mereka terpaksa mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh kelompok yang tidak produktif tadi," kata Tjahjo, kepada wartawan, Jumat (19/6/2020).

Tjahjo tengah mengaku akan menyusun strategi untuk pengurangan ASN yang tidak produktif. "Perlu strategi untuk mengurangi yang tidak produktif ini secara bermartabat," kata Tjahjo.

Tanpa merinci, Thahjo menyebut Indonesia kelebihan ASN yang tidak diperlukan. Namun disisi lain, Indonesia juga kekurangan ASN yang dibutuhkan. "Too many, but not enough.

Perlu perubahan drastis dalam format kebutuhan kompetensi untuk rekruitmen ke depan," ujar politis PDI-P ini.
Kini, Kementerian PAN RB mengaku terus berkooordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mencari solusi.

Kedua instansi sepakat untuk merumuskan ulang sistem manajemen ASN sesuai dengan tatanan kenormalan baru.

"Jika komposisi dan kompetensi sudah akurat dan jumlah total ASN sudah tepat, maka remunerasinya juga akan bisa meningkat signifikan," ucap Tjahjo.(*)

Sponsored:
Loading...
Loading...