Breaking News

Pembahasan Awal Revisi UU Jalan, HRD Soroti Pembangunan Infrastruktur Berkeadilan

Bireuen, BERITAMERDEKA.net - Anggota DPR RI asal Aceh, H. Ruslan M Daud, menegaskan tentang pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkeadilan di seluruh pelosok Nusantara.

Hal itu, disampaikan di sela-sela Rapat Kerja pembahasan awal RUU Perubahan Atas UU No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan di Gedung Dewan di Jakarta, dalam rilis nya yang diterima awak BeM, Senin (24/05/2021) di Bireuen.

Dalam rapat kerja dengan agenda Penjelasan DPR RI sekaligus Pandangan Presiden atas RUU Perubahan atas UU No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimuljono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi A.Halim Iskandar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil, Perwakilan Kementerian Perhubungan, Perwakilan Kementerian Keuangan, Perwakilan Menteri Dalam Negeri dan Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM.

“UU ini sudah berusia 17 tahun semenjak disahkan pada tahun 2004. Artinya dibutuhkan revisi guna menyesuaikan dengan kondisi perkembangan di lapangan. Apalagi perkembangangan infrastruktur digenjot secara cepat di pemerintahan sekarang,” ucap HRD.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut menambahkan bahwa salah satu persoalan dari UU yang ada sekarang adalah pembatasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang terlalu kaku, sehingga berdampak terhadap ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan.

“Data menunjukkan bahwa tingkat kemantapan jalan nasional sudah mencapai 90,35% sedangkan jalan provinsi baru 68, 95% dan jalan Kabupaten baru 53, 36%. Artinya tingkat ketimpangan antara kondisi jalan nasional dan daerah sangat besar. Hal ini tentu saja tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” tegas HRD.

Untuk itu, Bupati Bireuen 2012-2017 tersebut, mengharapkan Pemerintah supaya memiliki perspektif yang sama dengan DPR dalam konteks merevisi UU ini.  Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR harus memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan di seluruh pelosok negeri Indonesia, harap HRD.

Dalam Raker tersebut, Menteri PUPR Mochamad Basuki Hadimuljono membaca Pandangan Presiden atas Rancangan UU tersebut. Dalam pandangannya, Presiden juga menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata.(Umar A Pandrah).

Editor:
Sponsored:
Loading...