Breaking News

PD GNPK RI: Bimtek Kebangsaan Keuchik serta Tuhapeut Hanya Hamburkan Uang Desa

PD GNPK RI: Bimtek Kebangsaan Keuchik serta Tuhapeut Hanya Hamburkan Uang DesaFOTO: Umar A Pandrah
Abdul Manaf Isda

Bireuen,BERITA MERDEKA,net - Bimtek yang melibatkan keuchik serta tuhapeut dari 609 desa di Kabupaten Bireuen, terkesan ada pemaksaan kehendak para pihak. Selain itu, kegiatan tersebut tidak sesuai pada masa Covid-19.

PD GNPK RI Bireuen Abdul Manaf Isda kepada wartawan mengatakan, pelaksanaan kegiatan Bimtek Kebangsaan yang di Motori sebuah LSM dengan melibatkan keuchik dan tuhapeut dari 609 desa sangat tidak tepat waktunya pada Covid-19.

Ditambah lagi pelaksanaannya di gelar di Banda Aceh yang merupakan Zona Merah penyebaran Covid-19. Sepertinya ada Indikasi pemaksaan kehendak ataupun kepentingan para pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan kapasitas keuchik dan tuhapeut tersebut.

Kegiatan tersebut sama sekali tidak bermamfaat terhadap masyarakat Bireuen yang sedang sekarat ekonomi pasca meningkatnya warga yang dinyatakan positif Corona sejak beberapa hari terakhir.

“Lagipun pelaksanaan kegiatan Bimtek hanya semakin menguras anggaran yang bersumber dari dana desa,” ujar Abdul Manaf Isda, Rabu (8/9/20200.

Dikatakan, manfaatnya hanya dinikmati para pelaksana kegiatan selain para peserta yang ikut dalam Kegiatan bimtek tersebut. Mengapa Pemerintah tidak mengarahkan dinas terkait untuk menghargai bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan keutamaan terhadap penggunaan Dana Desa dalam masa pandemi Covid-19.

Setidaknya pelaksanaan Bimtek dapat digelar di Bireuen, dengan secara tidak langsung dapat membantu perekonomian masyarakat  yang merupakan pemilik dari anggaran yang disediakan pemerintah.

“Ada yang memaksakan, uang rakyat Bireuen dibuang keluar daerah, ada apa sebenarnya dengan Bimtek,” tanya Abdul.

Jikapun Bimtek tersebut bersifat penting, lanjuutnya, kenapa tidak digelar di Bireuen, yang merupakan bukan daerah Zona merah. Setidaknya uang tersebut berputar di daerah sendiri yang dapat diserap pelaku usaha seperti diantaranya, penginapan, catering hingga tukang parkir.

Sekiranya anggaran Rp6 Juta per orang peserta Bimtek dan setiap desa diikuti dua peserta (keuchik dan tuhapeut) dikalikan dengan 609 desa maka, sebegitu besar anggaran dibuang sia sia keluar daerah.

“Masih banyak teknis untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa yang dapat menghemat pemborosan uang rakyat,” ujarnya.

PD GNPK RI akan terus mengawasi terhadap penggunaan dan pengalokasian anggaran dana desa ini. Bila dirasa perlu akan segera melaporkan ke pemerintah pusat terhadap penggunaan pada pos yang tidak tepat serta tidak bermamfaat terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat masa Covid-19. | Umar A Pandrah |

Sponsored:
Loading...
Sponsored:
Loading...