Breaking News

Bank Aceh

Para Pimpinan Partai Aceh Jaya Minta Pengesahan KUA dan PPAS Wajib Prorakyat

Para Pimpinan Partai Aceh Jaya Minta Pengesahan KUA dan PPAS Wajib Prorakyat

Calang, BERITAMERDEKA.net -Menjelang berakhirnya pembahasan KUA dan Rancangan PPAS APBK 2021 Kabupaten Aceh Jaya menjadi sorotan banyak pihak termasuk dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan Partai Aceh (PA).

SeKJEN PNA Aceh Jaya Tgk. M.Nasir Bin Razali (Tgk Acut) mengatakan, terkait pembahasan KUA dan Rancangan PPAS APBK 2021 yang saat ini sedang dibahas oleh pihak legislatif.

Ia selaku pengurus PNA meminta kepada lembaga legislatif Kabupaten Aceh Jaya untuk tidak mengesahkan KUA dan Rancangan PPAS APBK menjadi plafon Anggaran Kabupaten sebelum dipastikan bahwa program yang direncanakan betul-betul tepat sasaran.

Hal itu disampaikannya, karena mengingat ekonomi masyarakat pasca pandemi covid 19 sangat sulit, jangan sampai kondisi Aceh Jaya ke depan menjadi semakin terpuruk dan semberaut gara-gara penempatan program pemerintah yang buruk dan tidak pro rakyat.

"kepada anggota dewan dari PNA terutama unsur pimpinan harus benar-benar jeli. Partai mengamanahkan kepada saudara untuk bekerja benar dan serius karena partai tidak akan tinggal diam jika amanah rakyat telah memilih PNA di sia-siakan," kata Tgk Acut, Minggu 15/11/2020.

Hal itu bukan hanya disampaikan oleh pimpinan PNA, hal senada juga disampaikan Ketua Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya Safriantoni (Pang Toni).

Menurut Pang Toni, Partai Aceh ikut bertanggungjawab jika pembangunan Aceh Jaya ke depan tidak maksimal, jika anggota dewan dari PA tidak jeli memperjuangkan amanah rakyat, hal itu mengingat parlemen Aceh Jaya dominan diisi anggota dewan dari PA, sehingga sudah sepatutnya meneliti program yang pro rakyat.

Untuk itu, kepada seluruh kader partai yang ada di legislatif agar dapat bekerja maksimal dalam melaksanakan 3 tugas pokok yaitu bidang Anggaran, Legislasi dan Pengawasan.

"pimpinan dan anggota DPRK harus kompak membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat banyak bukan membela kepentingan pemerintah yang tidak pro rakyat," Ujarnya.

Ia menerangkan, sebagai pimpinan partai sudah seharusnya mengingatkan kadernya untuk bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat karena dewan dititip oleh rakyat untuk memperjuangkan amanah rakyat.

" Anggota dewan itu bertanggungjawab pada partai dan kepada rakyat yang telah memilihnya. Kami ingatkan jangan sekali-kali mengkhianati kepercayaan rakyat, " ungkap Pang Toni.

Sementara secara terpisah Tgk. Insafuddin Ismail ketua PDA Kabupaten Aceh Jaya meng apresiasi langkah yang diambil kedua pimpinan partai perolehan kursi dan suara terbanyak di kabupaten Aceh Jaya itu (PA dan PNA).

Hal itu, mengingat Aceh Jaya merupakan kabupaten hasil pemekaran yang harus bekerja cepat dan tepat untuk menjadi kabupaten yang mandiri, dapat bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain di bidang pembangunan, pendidikan, ekonomi, dll.

Penempatan program pemerintah yang tepat sasaran dan tepat guna tentu sangat berpengaruh pada tujuan dimaksud.

Insafuddin berharap fraksi-fraksi yang ada di DPRK dapat bersinergi dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota DPRK. PDA memiliki 2 kursi di parlemen Aceh Jaya tentunya harus berkontribusi. Cetusnya. |musliadi|

Sponsored:
Loading...