Breaking News

Nasib Pilkada Aceh Dibahas di Langsa

Nasib Pilkada Aceh Dibahas di Langsa

Langsa, BERITAMERDEKA.net- Benang kusut Pilkada Aceh 2022 mulai diurai dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan sejumlah kepala daerah tingkat II dan kepala lembaga lainnya hadir di Aula Cakra Donya Kota Langsa, Selasa (09/03/2021).

Dalam RDPU itu, membahas Rancangan Qanun Aceh tentang perubahan atas Qanun no 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh.

Rapat tersebut sesuai dengan undangan Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin, S.Sos yang menyebut komisi I DPRA mengelar rapat terkait nasib Pilkada Aceh ke depan.

Pada kesempatan itu, Wakil Walikota Langsa Marzuki Hamid menyampaikan, pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu agenda penguatan demokrasi di Indonesia.

Penguatan demokrasi ini merupakan cita-cita dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tercantum dalam konstitusi, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UU. Salah satu proses perwujudan kedaulatan itu adalah melalui mekanisme pemilu, termasuk Pilkada.

"Perlu dipahami Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh sejatinya merujuk undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai dasar hukum yang bersifat Lex Specialis, terutama pasal 65 ayat (1) Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia, serta dilaksanakan secara jujur dan adil," tukas Marzuki Hamid.

Ditambahkannya, lahirnya UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada nasional serta rencana pemerintah yang akan mengesahkan undang-undang Pemilu yang baru, perlu disikapi dengan cerdas sehingga diperlukan suatu Qanun terbaru tentang Pilkada Aceh untuk normalisasi dan sinkronisasi aturan-aturan tersebut, agar nantinya pelaksanaan Pilkada serentak di Aceh berjalan dengan baik dan lancar.

Marzuki mengingatkan,  pentingnya arti  rancangan perubahan atas Qanun Aceh no 12 tahun 2016 ini, maka pihaknya atas nama pemerintah Kota Langsa  mengharapkan Komisi I DPR Aceh dalam pembahasan perubahan qanun ini tetap merujuk UU Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006.

Rapat dihadiri Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR Aceh, Asisten I Sekda Aceh, Kabiro Tapem, Kabiro Hukum dan Kaban Kesbangpol, Bupati/Walikota se Aceh, Ketua DPRK se-Aceh, Pimpinan Komisi A DPRK se Aceh, KIP Aceh dan Panwaslih Aceh,  KIP Kab/Kota se-Aceh, Kabag Tapem dan Kabag Hukum Setdakab se-Aceh, Dekan FH dan Fisip PTN/PTS se Aceh, LSM dan BEM. | syafrul |

Editor:
Iklan BM Bank Aceh
Sponsored:
Loading...
Iklan BM DPRA
Sponsored:
Loading...