Breaking News

Menolak Divaksin, Denda Rp 100 Juta Atau Masuk Penjara

Menolak Divaksin, Denda Rp 100 Juta Atau Masuk Penjara
Wakil Menteri Hukum dan HAM

BERITAMERDEKA.net - Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej mengingatkan bahwa ada ancaman pidana atau denda jika menolak vaksinasi Covid-19.

“Jika ada warga negara yang tidak mau divaksin, maka bisa dikenakan sanksi. Bisa berupa denda, bisa berupa penjara bisa juga kedua-duanya,” ujar Eddy melalui YouTube PB Ikatan Dokter Indonesia berjudul “Webinar Nasional: Kajian Hukum, Kewajiban Warga Negara Mengikuti Vaksinasi” yang diunggah pada Sabtu, 9 Januari 2021, sebagaimana dikutip Bisniscom, Selasa (12/01/2021).

Ancaman sanksi tersebut sebagaimana Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 dalam UU ini disebutkan denda bagi yang melanggar atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan wilayah akan bisa dipidana penjara dan atau denda paling banyak Rp100 juta.

Eddy menjelaskan menerima vaksin merupakan kewajiban bagi masyarakat. Vaksinasi merupakan kewajiban dalam rangka menghormati hak orang lain untuk mendapatkan pemenuhan kesehatan secara layak.

Oleh karena itu, profesor hukum Universitas Gajah Mada tersebut meminta masyarakat menghormati hak asasi setiap warga negara dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

“Dalam konteks ini maka mendapatkan vaksinasi itu bukan merupakan hak, tetapi mendapatkan vaksinasi itu merupakan suatu kewajiban,” jelas Eddy.

Dia menuturkan pemerintah wajib mewujudkan hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat kesejahteraan di bidang kesehatan.
Warga negara juga, kata dia, harus menghormati hak asasi setiap warga negara seperti tertuang dalam Pasal 28 UU 1945.

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan setiap warga orang wajib mewujudkan, meningkatkan derajat kesehatan pribadi dan masyarakat setinggi-tingginya.

Pasal 153 UU Nomor 36 tahun 2009 menyebutkan pemerintah wajib menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat.
Eddy pun menjelaskan ancaman sanksi pidana berupa penjara dan denda menjadi jalan terakhir yang ditempuh pemerintah.

“Sedapat mungkin sanksi itu adalah jalan terakhir. Apa yang harus diutamakan? Bersifat persuasif, dan lebih diutamakan lagi adalah sosialisasi dari teman-teman tenaga kesehatan,” ungkapnya. (*)

Sumber:Voxntt
Sponsored:
Loading...
Sponsored:
Loading...