Breaking News

Tidak Selesaikan LHP Kute Telaga Mekar

LSM KPK-N Minta Bupati Aceh Tenggara, Copot Pengulu Kute

LSM KPK-N Minta Bupati Aceh Tenggara, Copot Pengulu Kute
Wahab dan Sekjen LSM KPK-N di ruang kerja Inspektorat Agara. (foto Pardi)

Kutacane, BERITAMERDEKA.net – Terkait pengembalian kerugian dana desa dan pertanggung jawaban yang disalahgunakan Pengulu Kute Telaga Mekar, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, LSM Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK-N) minta bupati mencopot Pengulu Kute dari jabatannya, karena tidak menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kute.

Hal tersebut, penuturan Wahab, salah seorang tokoh masyarakat Kute Telaga Mekar, yang bertemu dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara didampingi Izharuddin Selian, Sekjen LSM KPK-N, Selasa (06/04/2021) pagi di ruangan kerja inspektorat itu.

Permintaan pencopotan jabatan Pengulu desa ini, beralasan. Pasalnya berdasarkan LHP Kute Telaga Mekar, ada dugaan penyelewengan dana desa yang belum dikembalikan, apalagi UD Rizki yang disebutkan di dalam data tersebut, kuat dugaan fiktif belaka.

LHP desa mereka diterbitkan Inspektorat dan disahkan Wakil Bupati Agara, dengan nomor surat : 700/47/LHP-K/IK/2020, tanggal 21 Desember 2020, untuk pengembalian ke kas desa senilai Rp.101.000.0000,- mempertanggung jawaban SPJ (HOK) senilai Rp.206.000.000,- dan pengembalian ke kas BUMK sebanyak Rp.69.000.000,- termasuk merekayasa toko UD. Rizki.

Dihadapan Wahab dan Sekjen LSM KPK-N, Inspektorat memanggil Junaidi Bidang Tindak Lanjut dan menjelaskan LHP senilai Rp.101.000.000, telah dikembalikan ke kas Kute sebanyak Rp.70.000.000., Sedangkan dari pertanggungjawaban senilai Rp206.000.000, masih ada menyangkut gaji atau HOK, jadi belum dipertanggungjawabkan sama sekali. Sementara itu, tentang Toko UD. Rizki, keberadaannya tidak dapat dijelaskan oleh Junaidi.

Setelah pertemuan itu, Sekjen Lsm KPK-N Agara, kepada awak Beritamerdeka.net, dikantornya menjelaskan, pihaknya diajak mendampingi masyarakat Kute Telaga Mekar, terkait dugaan penyalahgunaan dana desa oleh pengulu desa setempat, ke pihak inspektorat Agara.

“Jadi menurut hemat kami, itikat baik Pengulu Kute, ada, namun tidak sepenuhnya, maka KPK-N minta kepada Bupati Aceh Tenggara H. Raidin Pinim, MAP., secepatnya mencopot Pengulu Kute tersebut, dari jabatannya, karena masa tenggang waktu pembinaan telah melebihi ambang batas, atau 60 hari kerja, jelas Izharuddin.|Pardi |

Editor:
Iklan BM Bank Aceh
Sponsored:
Loading...
Iklan BM DPRA
Sponsored:
Loading...