Breaking News

Lockdown Ala Kampung Kami

Lockdown Ala Kampung Kami

BERITAMERDEKA.NET – Kampanye larangan mudik lebaran tahun ini, makin gencar. Setiap hari menghiasi layar kaca, halaman surat kabar, serta media online yang disampaikan presiden, gubernur, dan kepala daerah tingkat kabupaten /kota. Pemerintah sangat khawatir penyebaran Covid 19 menjalar bebas dengan banyaknya yang mudik, ditambah lagi dengan pulangnya para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri.

Tidak bisa dipungkiri, kebijakan yang dilakukan pemerintah juga cukup beralasan dalam upaya memutus rantai penyebaran virus. Hingga, Rabu 1 April 2020, kasus covid terus bertambah, kasusnya mencapai 1.677, bertambah karena 149 pasien yang dinyatakan positif dalam kurun waktu 24 jam. Sementara, pasien yang meninggal juga bertambah 21 orang, seluruhnya yang meninggal mencapai 157 pasien.

Nyatanya, pemerintah sedikit kelabakan dalam upaya menghalau TKI dan larangan mudik, setiap hari berbondong bondong masyarakat kembali ke daerah asalnya. Dari ibu kota, Jakarta sebagian besar berburu untuk sampai di kampung halaman. Terutama para urbanisasi yang hanya sebagai pekerja informal, selama ini mengadu nasib ke ibukota.

Presiden Jokowi minta agar dilakukan langkah tegas untuk memutus rantai Covid-19, demi keselamatan bersama. Upaya yang dilakukan presiden belum mampu menghentikan arus mudik. Pemudik dari Pulau Jawa sendiri dalam sepekan terakhir sebanyak 876 armada bus antarprovinsi yang membawa sekitar 1.500 penumpang. Belum lagi yang mudik lewat kereta api, pesawat udara, dan kendaraan pribadi.

Kondisi ini, semua kita maklum mereka mudik bukan karena faktor budaya, sebagaimana setiap tahun ketika datangnya bulan ramadan misalnya. Unsur keterpaksaanlah mereka tidak peduli dengan kondisi saat ini. Dari pada mati kelaparan di ibukota, mereka semua memilih pulang kampung. Kebijakan Tanggap Darurat yang sudah ditetapkan pemerintah, semakin memperparah kehidupan mereka, belum lagi bagi yang hanya jadi buruh harian.

Dengan dikeluarkannya PP Nomor 21 tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, peraturan ini memberikan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19. Peraturan ini pula harus segera diterapkan pemerintah daerah, termasuk Provinsi Aceh.

Dilema bagi provinsi paling ujung ini pun tidak kalah dengan daerah lain. Tidak sedikit warga Aceh yang berada di provinsi lain, termasuk ibukota negara. Masyarakat Aceh yang berada di negara tetangga, Malaysia juga sangat lumanyan banyak. Mereka ada sebagai TKI dan bekerja mandiri sudah bertahun tahun. Kebijakan lockdown yang diterapkan negara itu juga menjadi warga Aceh di sana memilih pulang kampung.

Gubernur Aceh non aktif, Irwandi Yusuf dari Suka Miskin, Bandung Jawa Barat mengingatkan pemerintah dan rakyat Aceh. Irwandi yang sering disapa Tgk Agam itu, dengan serius betapa bahayanya wabah Covid 19 yang sudah mendunia. Nasihat atau peringatan disampaikannya lewat sepucuk surat yang ditujukan Kepada Plt Gubernur, Ketua DPRA, dan seluruh rakyat Aceh. Surat itu, nampaknya agak serius dan dibagikan oleh istrinya Darwati A Gani di akun facebooknya.

Menarik dari isi surat, akan terjadi situasi darurat saat kepulangan ratusan warga Aceh dari negeri jiran, Malaysia. Berpotensi tertularnya Covid 19, apalagi ada informasi dari Malaysia, mereka yang sudah pulang ke Aceh, ada yang sudah tertular virus mematikan tersebut. “Kalau tidak cepat diantisipasi dan adanya tindakan tegas, bisa jadi Aceh lebih parah dari Wuhan, Hubei,” Tindakan nyata dan rancangan dilakukan pemerintah, baik provinsi dan kabupaten kota. Banyak yang mendesak Plt Gubernur untuk menutup pintu masuk ke Aceh dari berbagai penjuru, artinya Aceh harus lockdown ? guna mempersempit sebaran wabah virus. Surat ke Menhub pun dilayangkan Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, dengan harapan Bandara Sultan Iskandar Muda, ditutup untuk sementara.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah juga sangat consern dengan musibah dunia ini. Setiap menit, tanpa hentinya memikirkan tentang nasib Aceh. Rapat dengan forkompinda digelar, para SKPA diperintahkan untuk terlibat aktif dalam upaya mengurangi penyebaran virus ini. Kebersamaan perlu dijaga dalam kondisi semacam ini, tinggalkan perbedaan untuk Aceh tercinta.

Kebijakan pemberlakuan Jam Malam, merupakan salah satu kebijakan untuk menekan merambahnya virus. Kebijakan itu, juga sebagian yang protes dan kurang sependapat. Jam Malam hanya selama dua bulan, mulai 29 Maret hingga 29 Mei 2020. Sebelumnya juga sudah diperintahkan, seluruh warung kopi tutup,acara keramaian lain juga dilarang. Misalnya, acara pesta, kenduri, dan acara lainnya yang mengundang orang berkumpul.

Upaya lockdown, tidak mungkin dilakukan, pemerintah pusat melarang keras lockdown dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Walikota Banda Aceh bersama DPRK, juga menginginkan hal serupa, Banda Aceh menerapkan partial lockdown alias karantina wilayah. Upaya itu, hingga saat ini sudah berjalan dengan baik hampir diseluruh gampong (desa).

Gampong merupakan pertahanan terakhir yang harus serius diurus, demi untuk menjaga keselamatan semua dari sebaran virus. Gerakan cepat Kota Banda Aceh, semestinya diikuti seluruh kabupaten/kota seluruh provinsi ini. Masyarakat kota ini begitu bersemangat dan serius menjaga desanya masing masing. Sifat gotong royong masih kelihatan kental dalam kondisi wabah Covid 19 yang semakin meresahkan.

Hampir seluruh jalan masuk dan keluar ke satu desa ditutup, hanya satu jalan utama yang dibuka. Masuk dan keluar dari desa itu, akan selalu terpantau setiap saat. Pos penjaggaan pun dibangun, portal di pintu masuk selalu dijaga dengan sisitem piket warga desa masing masing. “Inilah cara kami menjaga desa kami, lockdown ala kampung kami memang begini,” kata Geusyik Gampong Baro Meuraxa, Mulyadi sedikit berseloro.

Seruan setiap desa disebarkan masing masing, warga dilarang bertamu ke rumah penduduk lainnya. Menjaga kesehatan, cuci tangan, dan berbagai upaya lain dilakukan dengan harapan memangkas penyebaran virus tersebut. Virus itu dibawa lewat manusia, terutama lewat hidung, mata, dan mulut. Oleh karena itu, dilarang bersalaman dan duduk berdekatan.

Saat itu, kepala desa bersama masyarakatnya sedang menebang sejumlah pohon sebagai bahan untuk menutup sejumlah ruas jalan masuk ke desa mereka. Semua bergerak menjaga desanya dari pengaruh wabah Covid 19. Setiap warga asing yang masuk tetap diperiksa, bagi warga yang baru pulang dari daerah luar, diminta untuk diperiksa kesehatan dan melakukan karantina mandiri di rumahnya selama 14 hari.

Kondisi yang dilakukan desa desa di Kota Banda ini, merupakan pengamanan terakhir dari penyebaran wabah Covid 19 itu. Wilayah kota ini, memang telah menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru saja di tanda tangani presiden. Mari kita semua berharap, kasus Covid 19 di propinsi itu cepat normal. Walau jumlah kasus dari hari ke hari terus meningkat.

Hingga Rabu 1 April 2020 sore, kasus ODP meningkat drastis hingga 893 kasus. Sementara sehari sebelumnya hanya 797 kasus. Dari jumlah 893 kasus, sekitar 162 kasus sudah selesai masa pemantauannya. Lima kasus positif, 45 PDP, dan 2 meninggal dunia. Dengan semakin ketatnya penjagaan di tingkat desa. Diharapkan, kasus demi kasus tidak terus meningkat setiap harinya. Semoga…I tarmilin usman I

Sponsored:
Loading...
Loading...