Breaking News

LBH-JKA Minta Pemkab Aceh Selatan, Segera Tetapkan WPR

LBH-JKA Minta Pemkab Aceh Selatan, Segera Tetapkan WPR
Direktur LBH-JKA, Muhammad Nasir SH. (foto Yati)

Tapaktuan, BERITAMERDEKA.net- Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh (LBH-JKA) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan, untuk segera menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Aceh Selatan. Agar para penambang tradisional yang kian menjamur, bisa beroperasi secara Legal.

"Jika telah memenuhi kriteria, maka wilayah tersebut, ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK),” jelas Direktur LBH-JKA, Muhammad Nasir SH., Selasa (06/04/2021) malam.

Menurutnya, penetapan WPR ini penting untuk menjawab persoalan yang dihadapi penambang tradisional akhir - akhir ini. Pasalnya, tanpa adanya penetapan WPR, maka para penambang tradisional tidak bisa memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

"Sebab IPR itu, diperoleh setelah penetapan WPR. IPR merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas," sebut Muhammad Nasir.

Karenanya, lanjutnya, setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR, baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR. IPR ini diberikan untuk jangka waktu paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.

Untuk memperoleh IPR pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota. Jadi masyarakat tidak terlalu rumit dan tidak memerlukan biaya besar untuk mengurus izin pertambangan lainnya, kata Muhammad Nasir.

 Apalagi, ujarnya, kini kewenangan memberikan ijin berada di Pemerintah Pusat dengan Undang Undang (UU) No 3 Tahun 2020. Namun, dengan adanya penetapan WPR itu, penambang tradisional bisa legal melakukan usaha pertambangan rakyat dengan adanya IPR dari bupati.

Sarannya, pemerintah juga harus menyusun aturan pengolahan dan pemurnian tambang rakyat. Untuk menyusun dan merealisasi aturan itu, tentunya harus dilegalkan dulu usaha pertambangan rakyat di Aceh Selatan dengan dasar penetapan WPR itu tadi.

Sebagaimana diketahui, usaha tambang tradisional kian marak digarap oleh masyarakat di beberapa wilayah dalam Kabupaten Aceh Selatan. Bukan hanya menelan korban jiwa, bahkan beberapa pelaku penambang tradisional juga terpaksa harus berurusan dengan pihak berwajib, sebagaimana kasus di kawasan Gunung Rotan, Kecamatan Labuhan Haji Timur, beberapa waktu lalu.

Menjawab persoalan yang dihadapi penambang tradisional tersebut, LBH-JKA meminta Pemkab Aceh Selatan untuk segera menetapkan WPR di Aceh Selatan. |yati|

Editor:
Iklan BM Bank Aceh
Sponsored:
Loading...
Iklan BM DPRA
Sponsored:
Loading...