Breaking News

Terkait Upah Pegawai di Bawah UMP

LBH - JKA Meminta Pemerintah Tindak Tegas Pengusaha Nakal

LBH - JKA Meminta Pemerintah Tindak Tegas Pengusaha Nakal

Tapaktuan, BERITAMERDEKA.net-Terkait tentang upah pekerja yang jauh dari Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana hasil Sidak lapangan yang dilakukan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Aceh Selatan bersama Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) Aceh dan BPJS Kesehatan di beberapa SPBU dalam kawasan Aceh Selatan, Rabu (02/06/2021) mendapat tanggapan dari Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh (LBH-JKA).

LBH-JKA mengapresiasi langkah yang dilakukan Kepala Distransnaker Kabupaten Aceh Selatan, Masriadi S.STP M.Si dan Wasnaker Aceh dan BPJS Kesehatan. "Kita sangat terkejut mendengar hasil Sidak tersebut, dimana selama 10 tahun belakangan ini ternyata hak pekerja di Aceh Selatan, dibayar tak pantas," kata Direktur LBH - JKA, Muhammad Nasir, SH., Kamis (3/6/2021).

Menurut Nasir, ini merupakan pelanggaran hukum apalagi terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama. Sebab hak pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang diantaranya menyebutkan bahwa Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) menyatatakan: “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89".

Selain itu, lanjut Muhammad Nasir, dalam Pasal 185 ayat (1) UUK menyatakan:

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

"Sehingga berdasarkan bunyi ketentuan di atas, bisa diketahui bahwa perusahaan yang membayar gaji karyawan di bawah upah minimum provinsi sebagaimana ditetapkan pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Direktur LBH-JKA mengaku bahwa pihaknya juga mendapatkan informasi lapangan bahwa bukan hanya pekerja SPBU saja yang mengalami masalah terkait upah tetapi juga dialami oleh para pekerja di Swalayan, Cafe, dan Hotel di Kota Tapaktuan serta beberapa usaha skala besar lainnya yang ada di Aceh Selatan.

Jika kendala ini dibiarkan, tambah Muhammad Nasir, maka sangat merugikan para pekerja dan menguntungkan oknum pengusaha. Karenanya, LBH-JKA berharap dinas terkait segera mengambil langkah konkrit segera menindak pelaku usaha tersebut termasuk mempertimbangkan keberlangsungan izin usaha bagi pengusaha yang nakal. |Yati|

Editor:
Sponsored:
Loading...