Breaking News

APBK-P tak Kunjung Disahkan

Ketua TAPK Simeulue Nilai Anggota DPRK Cuci Tangan

Ketua TAPK Simeulue Nilai Anggota DPRK Cuci Tangan

Simeulue, BERITAMERDEKA.net- Belum disahkannya APBK-Perubahan Simeulue Tahun Anggaran 2020 hingga saat ini menjadi perhatian dari berbagai kalangan masyarakat yang ada di Simeulue.

Sebelumnya salah seorang anggota DPRK Simeulue Ihya Ulumudin, mengatakan bahwa penyebab belum disahkannya APBK Perubahan TA 2020 Simeulue dikarenakan adanya keterlambatan penyerahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) oleh pihak eksekutif.

Dikatakan Ihya akibat adanya kelalaian dari TAPK Simeulue menyerahkan dokumen KUA sehingga menyebabkan pembahasan APBK Perubahan tidak bisa dilakukan.

Ketua Komisi C ini pun menyarakan agar Pemda Simeulue melakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah instansi dalam menuntaskan sejumlah pekerjaan dalam penyusunan anggaran.

Dirinya juga mengkhawatirkan bisa berdampak keterlambatan pembayaran gaji tenaga kontrak yang berjumlah ribuan orang yang tersebar di berbagai instansi pemerintah.

Menanggapi pernyataan salah seroang anggota DPRK Simeulue, Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue yang juga selaku Ketua TAPK, Ahmadliyah, SH mengatakan menyangkut keterlambatan pembahasan anggaran dan kekurangan honor pegawai kontrak dan dana beasiswa.

"Kita ketahui bahwa kebijakan anggaran ditetapkan bersama dengan eksekutif dan legislatif, jadi itu sudah keputusan bersama,"kata Ahmadliyah.

Lebih lanjut Sekda Simeulue menyesali pernyataan Ihya yang cenderung memprovokasi terutama kepada tenaga kontrak, menurutnya Ketua Komisi C DPRK Simeulue terkesan seperti ingin cuci tangan dari permasalahan belum disahkannya APBK Perubahan.

Mengenai pembahasan anggaran termasuk besaran gaji pegawai kontrak sudah disepakati kedua belah pihak bahwa gaji pegawai kontrak diakomodir selama sembilan bulan, dengan rencana kekurangan gaji tiga bulan akan dipenuhi pada saat pembahasan APBK Perubahan.

Terkait keterlambatan pembahasan anggaran, dikatakan Ketua TAPK Simeulue pihak nya sudah menyerahkan dokumen KUA PPAS ke DPRK Simeulue pada tanggal 25 September 2020, namun hingga saat ini pihak dari TAPK belum sekalipun menerima undangan dari DPRK untuk membahas KUA PPAS dan penetapan APBK Perubahan.

Namun hingga tanggal 30 September 2020 batas akhir pengesahan APBK Perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 belum juga disahkan kedua belah pihak, dijelaskan oleh Sekda Simeulue bahwa pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan Kemendagri.

Dari pihak Kemendagri, diberikan dispensasi serta keringanan untuk membahas dan menetapkan APBK Perubahan sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020.

"Untuk menyampaikan informasi tersebut kita sudah menyurati pihak DPRK Simeulue terkait kelonggaran yang diberikan oleh pihak Kementrian Dalam Negeri,"jelasnya.

Bahkan pihak eksekutif melalui Ketua TAPK sudah menyampaikan surat ke DPRK Simeulue pada tanggal 14 Oktober namun sampai saat ini Sekda Simeulue mengaku belum mendapat respon sama sekali dari DPRK Simeulue.

Padahal jadwal yang diperoleh bahwa Badan Musyawarah (Banmus) DPRK Simeulue ditetapkan pada 21 Oktober merupakan tahapan Paripurna Nota Kesepakatan KUA PPAS, dan tanggal 30 Oktober direncanakan merupakan agenda penetapan APBK Perubahan Tahun Anggaran 2020.

Namun hingga saat ini pihak eksekutif belum sama sekali mendapat panggilan dari DPRK Simeulue untuk menghadiri rapat rapat pembahasan APBK Perubahan. I al ashab I

Sponsored:
Loading...
Loading...