Breaking News

Bank Aceh

Kejutkan Petani, Lahan Tambak Mereka Diklaim Kawasan Hutan Produktif

Kejutkan Petani, Lahan Tambak Mereka Diklaim Kawasan Hutan Produktif
Lahan tambak rakyat kini diklaim hutan produktif

Langsa, BERITAMERDEKA.net -
Kasus tambak di kawasan hutan Produksi wilayah pesisir Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa terus bergulir.

Rusli, mantan Geuchik Birem Puntung kepada media ini, Jumat (20/11/2020) mengatakan, dirinya merasa heran dan terkejut terhadap desas desus status tanah produksi di Gampong Birem Puntong.

Menurut Rusli, selama dirinya menjabat dari tahun 2010 sampai 2015 tidak pernah ada sepucuk suratpun dari Kesatuan Pengelolaan Hutan ( KPH) Wilayah III atau lembaga lain yang menyatakan bahwa tambak tersebut berada dikawasan hutan produksi.

"Kenapa pada tahun 2020 KPH III baru menyatakan bahwa tambak tersebut masuk kawasan hutan pruduksi, padahal kantor KPH III dengan Gampong Birem Puntong tidak sampai 3 Km jaraknya, kan sangat aneh kemana mereka selama ini," tukas Rusli kesal.

Lebih lanjut dikatakan Rusli, kenapa KPH III cuma mempersoalkan tanah yang 13 hektar yang di garap oleh masyarakatnya.

"Apakah di Kota Langsa hutan produksi itu saja, kalau mau ditegakkan aturan ayo sama sama, jangan terkesan tembang pilih dan bernuansa politis," ungkapnya lagi.

Seharusnya kalau lokasi tersebut memasuki ereal kawasan hutan produksi maka pihak KPH III harus melakukan pembinaan, bukan malah memperkarakan masyarakat.

Bahkan dalam undang undang pertanahan kata Rusli, disebutkan pada pasal 17 ayat 1 yang bahwa penempatan tanda batas wajib dilakukan oleh pemegang hak di atas tanah tersebut dan pada ayat 2 setiap pemilik tanah wajib memberi tanda batas dan mejaganya.

"Namun hari ini yang terjadi di areal tersebut  tidak tanda apapun dari   KPH III yang  menyatakan bahwa kawasan tersebut memasuki hutan produksi kan cukup aneh, ketika sudah digarap oleh warga sudah dinyatakan hutan produksi," tandas Rusli lagi.

Dikatakan lagi, dari dulu di areal tersebut sudah ada tambak bahkan sampai sekarang masih ada  penebangan hutan manggrove secara ilegal untuk dijadikan arang.

Sementara itu salah seorang masyarakat setempat Ridwan Laboh, meminta Dinas Kehutanan Aceh melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah (KPH) III dalam menjalankan tugas tidak tembang pilih guna mengawasi hutan di Kota Langsa.

Hal ini dikatakan Ridwan, terkait adanya pemanggilan dirinya oleh KPH III untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas lahan garapan masyarakat yang di klaim oleh KPH III memasuki wilayah hutan produksi. 

"Dipanggil untuk dimintai keterangan terhadap masalah tersebut," kata Ridwan.

Menurut keterangan Ridwan, bahwa pada era tahun 80 lahan tersebut sudah digarap oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan  tambak, namun karena aceh itu dilanda konflik DOM maka lahan tersebut ditelantarkan oleh pemiliknya, namun baru tahun 2010 pasca aceh damai lahan tersebut seluas 13 Hektar kembali digarap oleh mantan kombatan.

Akan tetapi, kata Ridwan, dalam kurun waktu ada sebahagian yang mengalihkan hak garapnya kepada orang lain, sehingga ada sebahagian warga yang telah memiliki surat sporadik dari Geuchik Gampong Birem Puntong maupun Akte Jual Beli (AJB) dari Camat.

Hal ini dikatakan kedua tokoh masyarakat tersebut terkait pers relis yang dimuat salah satu media online dari Kepala KPH Wilayah III, Amri Samadi S.Hut, M.Si pada Rabu (18/11/2020) yang akan segera menggelar perkara tambak tersebut di Dinas LHK Aceh di Banda Aceh.

Sementara berita ini ditulis, saat dihubungi via WhatsApp sekira pukul 17:12 WIB dan telpon pada pukul 17:37 WIB untuk dikonfirmasi, Kepala KPH Wilayah III, Amri Samadi S.Hut M.Si, belum menjawab. | syafrul |

Sponsored:
Loading...