Breaking News

Jokowi Didesak Reshuffle Kaninet Usai KPK Tangkap Dua Menteri

Jokowi Didesak Reshuffle Kaninet Usai KPK Tangkap Dua Menteri

Jakarta, BERITAMERDEKA.net - 
Dua menteri kabinet tersangkut kasus korupsi, yakni Menteri KKP Edhy Prabowo dan Mensos Juliari Batubara. Muncul dorongan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet akibat peristiwa itu.

Dorongan agar Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet ini awalnya muncul dari Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra Fadli Zon. Fadli menilai saat ini merupakan waktu yang tepat agar dilakukannya reshuffle kabinet.

"Memang waktu yang tepat walaupun terlambat untuk reshuffle," kata Fadli saat dihubungi detikcom, Minggu (6/12/2020).

Anggota Komisi I DPR ini menyebut, meskipun terlambat, perombakan kabinet perlu dilakukan. Ia menyarankan agar posisi menteri dapat diisi orang-orang yang memiliki integritas dan keahlian sesuai bidangnya.

"Cari orang-orang profesional dan ahli di bidang masing-masing. Punya kapasitas, kapabilitas (dan) integritas," sebutnya.

Fadli juga mengatakan penetapan dua menteri sebagai tersangka korupsi menjadi pukulan telak bagi pemerintahan era Jokowi. Hal ini, sebut Fadli, membuktikan bahwa korupsi terus merajalela di Indonesia bahkan di masa pandemi COVID-19.

"Ini pukulan bagi pemerintahan Jokowi kedua. Makin menunjukkan bahwa korupsi masih terus merajalela bahkan di tengah pandemi. Seiring dengan kolusi dan nepotisme yg terus meningkat, demokrasi makin tertekan oleh pendekatan otoritarian terhadap mereka yang kritis," ucapnya.

Usul agar Jokowi segera menetapkan pengganti 2 menterinya yang terlibat kasus korupsi juga datang dari PPP. PPP menilai Jokowi dapat melakukan reshuffle kabinet untuk mengisi 2 kursi menteri tersebut.

sekaligus menjadi ruang untuk reshuffle kabinet yang memang tidak ditutup kemungkinannya oleh Presiden," kata Sekjen PPP Arsul Sani saat dihubungi detikcom, Minggu (6/12/2020).

Di sisi lain, anggota Komisi III DPR RI ini menuturkan bahwa reshuffle bukanlah jalan satu-satunya yang harus dilakukan Jokowi untuk mengisi kekosongan kursi dua menteri. Ia pun menyerahkan keputusan sepenuhnya sesuai hak prerogatif yang dimiliki Presiden.

"Meski Presiden juga bisa hanya dengan mengganti dua menteri ini dan tidak mengubah posisi kabinet lainnya. Tentu siapa pun, termasuk kami di PPP, tetap harus menyadari bahwa soal pilihan mana yang diambil Presiden, maka itu merupakan hak prerogatif beliau sepenuhnya," ucapnya.

Arsul menegaskan saat ini bukan waktunya untuk menyesali ataupun mengecam pelanggaran hukum yang dilakukan dua pejabat negara ini.

Menurutnya, pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, perlu memonitor kebijakan yang tengah berjalan di kedua kementerian.

"Atensi serius secara khusus itu juga perlu langsung ditunjukkan oleh Presiden Jokowi mengingat soal implementasi kebijakan bansos misalnya masih akan berlangsung di tengah masa pandemi COVID-19 yang berlanjut. Demikian juga soal kebijakan ekspor benih lobster ini juga tidak bisa disetop secara tiba-tiba mengingat disana ada kepentingan-kepentingan dunia usaha yang tidak bisa dihentikan begitu saja," ucapnya.

Selain itu, pihaknya turut menyarankan BPKP ataupun BPK terlibat khusus dalam mengawasi jalannya programBansos COVID-19 di Kementerian Sosial maupun kebijakan ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Untuk ini PPP selain meminta BPKP atau BPK melakukan atau menyelesaikan audit atau uji tuntas terhadap pelaksanaan program bersangkutan yang telah berjalan dan mengumumkannya kepada publik, PPP juga meminta agar kemudian KPK melakukan langkah dan membuat skema pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program ke depan," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menjadi tersangka dugaan suap terkait Bansos Corona. Sebelumnya, KPK lebih dulu menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi tersangka kasus berbeda.

Juliari menjadi tersangka usai KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) dan beberapa orang lainnya pada Sabtu (5/12) dini hari.

Kurang dari 2 pekan sebelumnya, tepatnya pada 24 November 2020, KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. KPK menetapkannya menjadi tersangka pada 25 November 2020.

Jokowi pun telah menyatakan sikap tegas tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat korupsi. Jokowi mengaku sementara menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy untuk menjalankan tugas Menteri Sosial (Mensos).

Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju jangan korupsi sejak awal, sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadi korupsi.

Saya berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara baik itu menteri, gubernur, bupati wali kota dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat, apa lagi ini bansos dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat.

Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, terbuka, bekerja baik, profesional dan Pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan untuk sementara nanti kami akan menunjuk Menko PMK untuk jalankan tugas Mensos.(*)

Sumber:Detik.com
Sponsored:
Loading...