Breaking News

Anggota Dewan Bantah SPPD Fiktif

Jaksa Tunggu Surat Gubernur untuk Periksa Anggota DPRK Simeulue

Jaksa Tunggu Surat Gubernur untuk Periksa Anggota DPRK Simeulue
Anggota DPRK Simeulue, Ihya Ullumuddin

Simeulue, BERITAMERDEKA.net - Mencuatnya pemberitaan mengenai adanya temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan(LHP BPK) RI Perwakilan Aceh tahun 2020 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2019.

BPK RI Perwakilan Aceh menemukan adanya kelebihan bayar biaya perjalanan dinas terhadap 20 anggota DPRK Simeulue priode 2014-2019.

Pihak Kejaksaan Simeulue juga sedang menunggu surat izin tertulis dari gubernur, guna memeriksa 9 anggota dewan yang terlibat dalam dugaan SPPD fiktif, tapi kini terpilih kembali untuk periode 2019 - 2024

Sejumlah anggota DPRK Simeulue priode 2014-2019 yang kembali menduduki jabatan sebagai anggota legislatif untuk masa 2019-2024 membantah terhadap temuan dari BPK RI Perwakilan Aceh.

Bantahan tersebut datang dari Ihya Ulumuddin, SP, Ketua Komisi C DPRK Simeulue yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Simeulue.

Kepada Wartawan BERITAMERDEKA.net Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa tidak benar perjalanan dinas yang dilakukan berupa fiktif, ia pun menilai adanya miss administrasi yang dilakukan BPK RI Perwakilan Aceh, Selasa, 13 Oktober 2020.

"Kami sedang melakukan klarifikasi kepada BPK RI Perwakilan Aceh,"ujar Ihya Ulumuddin.

Seperti diketahui bahwa saat ini penyidik dari Kejaksaan Negeri Simeulue sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan perjalanan dinas sejumlah anggota DPRK Simeulue pada tahun 2019 yang menimbulkan kerugian uang daerah lebih dari Rp 2 Milyar.

Kejaksaan Negeri Simeulue juga sedang menunggu surat ijin tertulis dari Gubernur Aceh untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sembilan orang anggota DPRK Simeulue yang duduk kembali priode 2019-2024.

Sebab hal tersebut merupakan peraturan yang tercantum di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Buntut pemanggilan terhadap mantan maupun anggota DPRK Simeulue berawal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Aceh APBK Simeulue Tahun Anggaran 2019.

Tidak hanya di Sekretariat DPRK Simeulue, BPK RI juga menemukan adanya kelebihan bayar biaya perjalanan dinas di beberapa instansi SKPK di Simeulue, seperti di Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue, BPBD Simeulue.

Di dalam LHP yang dikeluarkan BPK menyampaikan bahwa ada ketidaksesuaian antara tiket yang dipertanggung jawabkan dengan data di maskapai penerbangan yang digunakan serta tidak dilampirkannya bukti keabsahan kegiatan seperti foto kegiatan, absensi, sertifikat dan sebagainya.

Ihya Ulumuddin juga mengaku kaget dengan LHP yang dirilis oleh BPK RI tersebut, disebabkan sebelumnya tidak ditemukan permasalahan apapun.

"Semua aktivitas perjalanan dinas berjalan sesuai aturan dan tidak ada yang fiktif perjalanannya. Kami punya semua bukti foto kegiatan dan tiket penerbangan yang sesuai dengan keberangkatan tetapi berbeda dengan tiket yang lampirkan oleh Sekretariat DPRK Simeulue ke BPK pada saat pemeriksaan,"tegas Ihya Ulimuddin.

Inspektorat Simeulue juga sedang melakukan klarifikasi mengenai keabsahan terhadap sejumlah bukti perjalanan dinas sesuai dengan perintah BPK RI Perwakilan Aceh.

"Kami sudah menyerahkan dokumen klarifikasi kepada Inspektorat yang akan disampaikan kembali kepada BPK , ini tidak lebih permasalahan miss administrasi pelaporan perjalanan dinas," ungkap politikus PKS Simeulue itu.

Ihya juga menyesalkan bahwa BPK RI Perwakilan Aceh pada saat itu tidak melakukan konfirmasi terhadap anggota DPR mengenai tidak cukup nya bukti dan tiket perjalanan dinas sehingga memunculkan permasalahan di dalam LHP BPK.

"Jika pun terjadi proses penyelidikan oleh pihak Jaksa, kami menganggap proses ini terlalu dini dikarenakan pihak anggota DPRK yang terlibat perjalanan dinas tahun 2019 sedang dimintai verifikasi dan klarifikasi bukti bukti perjalanan dinas oleh pihak Inspektorat sebagaimana perintah di dalam LHP BPK RI Perwakilan Aceh,"cetus Ihya Ulumuddin.

Mengenai perjalanan dinas Ihya mengaku bisa menyampaikan bukti yang sah bahwa perjalanan dinas tersebut benar dilaksanakan, tidak benar terjadi perjalanan dinas siluman.

"Semua rangkaian perjalan untuk mengadvokasi kemaslahatan rakyat, kita punya hati tidak mungkin mengkhianati amanah rakyat,"tutup Ihya Ulumuddin.I al ashab I

Sponsored:
Loading...