Breaking News

Temuan LHP BPK RI Tahun 2020

Jaksa Selidiki Kelebihan Bayar SPPD Anggota DPRK Simeulue Capai Rp 3 Milyar

Jaksa Selidiki Kelebihan Bayar SPPD Anggota DPRK Simeulue Capai Rp 3 Milyar
Gedung DPRK Simeulue

Simeulue, BERITAMERDEKA.net – Kejaksaan Negeri Simeulue telah meningkatkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan sejak 06 Oktober 2020, terkait temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh tahun 2020, terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2019.

Adapun temuan dari LHP BPK RI Perwakilan Aceh yang dimaksud yakni kelebihan bayar biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sejumlah anggota DPRK Simeulue priode 2014-2019 yang fantastis yakni hampir Rp 3 Milyar.

Kepala Kejari Simeulue, Muhammad Anshar Wahyudin, SH, MH melalui Kasi Intel Kejari Simelue, Muhasnan Mardis SH mengatakan sejumlah dokumen SPJ sudah diserahkan dari Inspektorat Simeulue, dan mulai pekan depan sejumlah mantan anggota DPRK Simeulue priode 2014-2019 akan dipanggil untuk dimintai keterangan, Selasa, 13 Oktober 2020.

Selain mantan anggota DPRK Simeulue, masih ada anggota DPRK Simeulue priode 2014-2019 terdapat sembilan orang kembali duduk di DPRK Simeulue priode 2019-2024. Untuk sembilan orang tadi pemeriksaannya masih menunggu ijin tertulis dari Gubernur Aceh.

“Surat permohonan ijin pemeriksaan anggota DPRK Simeulue sudah dikirimkan ke Gubernur Aceh, saat ini kami masih menunggu surat ijin dari Gubernur Aceh, karena berpedoman pada UUPA Nomor 11 Tahun 2006,”kata Kasi Intel Kejari Simeulue, Muhasnan Mardis, SH.

Pihaknya pun menjanjikan akan mengabarkan segera jika surat ijin tertulis dari Gubernur Aceh telah keluar, maka akan segera dilakukan pemeriksaan terhadap sembilan orang anggota DPRK Simeulue yang sebelumnya menjabat priode 2014-2019.

Dijelaskan Kasi Intel Kejari Simeulue bahwa biaya kelebihan bayar SPPD puluhan anggota DPRK Simeulue priode 2014-2019 paling sedikit minimal Rp 11 juta, untuk paling tingginya mencapai Rp 240 juta lebih pada tahun anggaran 2019.

Ternyata tidak hanya anggota DPRK Simeulue priode 2014-2019 yang mengalami kelebihan bayar SPPD, juga menyasar ke pegawai serta staff yang bekerja di Sekretariat DPRK Simeulue.| al ashab |

Sponsored:
Loading...
Sponsored:
Loading...