Breaking News

Sengketa Lahan Waduk Keureuto

Instansi Terkait Jangan Gegabah Melakukan Pembayaran Ganti Rugi

Instansi Terkait Jangan Gegabah Melakukan Pembayaran Ganti Rugi

Aceh Utara, BERITAMERDEKA.net - Tim kuasa hukum masyarakat Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara,  menyurati Bupati AcehUtara, Komandan Kodim (Dandim) 0103 Aceh Utara, Kapolres Aceh Utara, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Utara, soal permohonan penundaan pemberian ganti rugi Proyek Pembangunan Waduk Krueng Keureuto

Permohonan penundaan tersebut didasari karena Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2021 yang Dijadikan Dasar Pemberian Ganti Rugi sedang Dilakukan Uji Materi pihaknya di Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Uji materi tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung dengan Nomor Registrasi Perkara: 032 P/HUM/2021 tertanggal 14 Oktober 2021", Kata Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H.

Donny Tri Istiqomah didampingi Parlin Soni Hambang HN, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum dari perwakilan masyarakat Plu Pakam  menyebutkan sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 02 Oktober 2021, menyampaikan pihaknya meminta agar pemberian ganti rugi tersebut dapat ditunda sementara.

Karena Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Gampong Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam KecamatanTanah Luas, yang dijadikan dasar oleh Bupati Aceh Utara untuk menentukan pihak mana yang berhak mendapatkan ganti rugi, sedang dilakukan uji materi di Mahkamah Agung RI.

Surat Dengan Nomor : 076/DSA-SP/ACH X1/2021, juga ditembuskan oleh tim Pengacara Gampong Plu Pakam kepada sejumlah instansi terkait di Jakarta maupun di Aceh, antara lain Pimpinan Komisi Dewan Perwakian Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Deputi I Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik indonesia, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh.

Sementara Sekretaris APDESI Tanah Luas, Mulya Saputra menyampaikan pihaknya menjamin masyarakat gampong Plu Pakam tidak akan mengangu aktivitas pembangunan Waduk Krueng Keureuto, dan pihak nya mendukung percepatan pembangunan Waduk Keureuto.

Mulya Saputra, Ketua Apdesi Tanah Luas. (Foto Haiqal)

Mulya menambahkan, langkah hukum yang diambil masyarakat Gampong Plu Pakam merupakan bentuk kekecewaan terhadap sikap dan kebijakan Pemkab Aceh Utara,  sehingga melaporkan oknum sebagian penyelengara negara di Kabupaten Aceh Utara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) RI dan Gugatan Kasasi juga Uji Materil.

"Namun di tingkat Nasionalah keadilan segera terwujud dan tercapai, demi keberlangsungan pembanagunan Waduk keureuto dan  keadilan bagi masyarakat Plu Pakam dan Tanah Luas", kata Mulya. |HAIQAL|

Editor:
Sponsored:
Loading...