Breaking News

IJTI Aceh, Sesalkan Tindakan Arogansi yang Mengaku Personel Polda Aceh

IJTI Aceh, Sesalkan Tindakan Arogansi yang Mengaku Personel Polda Aceh
Ilustrasi. Foto jurnalis dari berbagai lembaga saat demo mengecam aksi kekerasan terhadap anak media. (doc.beritamerdeka.net)

Banda Aceh - BERITAMERSEKA.net - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Aceh, menyesalkan dan mengecam  tindakan arogansi yang dilakukan oleh salah seorang oknum yang mengaku dari Mapolda Aceh.

Pengecaman pengurus IJTI Aceh ini, beralasan pasalnya satu anggota lembaga jurnalis televisi ini, terganggu dalam meliput dan disinyalir hasil liputan acara launching buku karyanya Winta Widodo, yakni istri dari Kapolda Aceh, di Museum Tsunami, tidak bagus.

"Saya menegur dia karena mic kameranya masuk ke dalam frame kamera saya, tapi pelaku yang arogan malah menepuk kamera saya," kata Fadli Batubara, korban dari tindakan arogansi tersebut, menuturkan kepada awak media, Jumat (19/02/2021).

Usai wawancara dengan Winta Widodo, Fadli, Kontributor TV One, Banda Aceh, memanggil pelaku untuk menanyai pekerjaannya, namun pelaku justru memaki dan mengaku dari Polda Aceh.

"Dia pegang kerah baju saya dan bilang dari Polda Aceh, kemudian AKP. Sandi melerai kami," ucapnya.

Sementara itu, saksi yang berada di lokasi, Taufan mengatakan, kejadian arogansi tersebut terjadi saat proses wawancara terjadi, terdengar cek cok mulut antara keduanya, sehingga sempat menggangu proses wawancara.

"Ketika wawancara terdengar mereka saling bisik, hingga kamera saya ikut goyang juga, dan pelaku itu dari awal memang suka masuk dalam frame kamera, kerap mendahului, dan selesai wawancara mereka malah sempat bersitegang juga, sehingga langsung dilerai kawan-kawan," Jelas Taufan, Kontributor Inews TV.

Karena kejadian tersebut, Ketua IJTI Pengda Aceh, Munir Noer, menegaskan kecamannya terhadap pelaku arogansi yang mengaku dari Kepolisian Daerah Aceh, dimana seharusnya polisi dan wartawan dapat bermitra dengan baik, tapi malah bersikap sebaliknya.

"Saya mengecam kejadian ini, pelaku harus meminta maaf kepada korban secara institusi Kepolisian, kita tidak akan berhenti sampai disini," kata Munir Noer.

Munir menyebutkan, wartawan memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang layak diketahui oleh publik, tentunya dengan kode etik jurnalistik, jadi bila ada yang menghalangi, maka pihaknya tidak akan tinggal diam.

Untuk diketahui, dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999 dijelaskan bahwa bagi siapa saja yang melakukan kekerasan dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas peliputannya, maka pelaku dapat dikenakan hukuman selama 2 tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 500 juta.

Dalam pasal 4 undang-undang pers menjamin kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebar luaskan gagasan dan informasi. |*|

Editor:
Sponsored:
Loading...
Sponsored:
Loading...