Breaking News

Hingga Pertengahan April, Ombudsman Tangani 173 Pengaduan

Hingga Pertengahan April, Ombudsman Tangani 173 Pengaduan
Kepala Ombudsman Aceh, di situs makam kuno di Gampong Pande, Banda Aceh. (Foto dec)

Banda Aceh, BERITAMERDEKA.net – Hingga pertengahan April, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi  Aceh, telah menerima pengaduan sebanyak 73 kasus. Dari jumlah itu, sudah 68 % pengaduan yang dinyatakan selesai.

Dari beberapa pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman, salah satunya adalah protes masyarakat tentang makam kuno di tengah proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota Banda Aceh di Gampong Pande, Kecamatan Kutaraja.

“Kasus mandeknya proyek Ipal ini, merupakan salah satu kasus yang kami tangani. Dan kami hanya mengawasi sengketa antara masyarakat dengan Pemko ini. Cuman (hanya-red) mengawasi sampai assessment nya keluar,” tegas Kepala Ombudsman Aceh, Dr Taqwaddin Husin, kepada awak Beritamerdeka.net, kemarin sore, di TP Gampong Pande.

Ia pun mengungkapkan, selain kasus ini, pihaknya menangani kasus ribut dalam rumah tangga, seperti contoh baru-baru ini, ada suami yang ingin membuat Kartu Keluarga baru, padahal belum bercerai dengan istrinya. Dan si istri mengadu ke Ombudsman, kemudian setelah dimediasi, si suami pun batal membuat KK baru.

Ia menambahkan, selain dua kasus ini, masih banyak kasus pengaduan yang mereka terima, termasuk kapal Aceh Hebat yang diadukan warga memang hebat, sehingga muncul keluhan warga, dimana atap kapalnya ada yang bocor dan aduan lainnya.

“Kami akan turun kan tim untuk melakukan investigasi berdasarkan aduan masyarakat. Apakah betul ada bocor. Apakah bocor halus atau enggak. Apakah bocor nya disengaja. Ini semua perlu ditindaklanjuti,” ujarnya lagi.

Bahkan, sebutnya, hari ini Rabu (28/04/2021), pihaknya ke Pidie Jaya, menindaklanjuti laporan seorang ibu yang melahirkan di dalam pembalut. Insiden tersebut, diduga karena lambannya penanganan medis di rumah sakit umum di daerah setempat.

Ia mengungkapkan, masih ada beberapa kasus yang perlu perhatian Ombudsman Aceh, seperti ribut kasus tapal batas wilayah waduk Keureuto di Aceh Utara, dan soal kekurangan Damkar Pemkab. Aceh Utara, setelah Damkar terbalik. |dec|

Editor:
Sponsored:
Loading...
Sponsored:
Loading...