Breaking News

Dugaan Sarat Korupsi, GerPAS Desak Usut Penggunaan Bansos Aceh Selatan

Dugaan Sarat Korupsi, GerPAS Desak Usut Penggunaan Bansos Aceh Selatan
Salah satu tabel penerimaan dana hibah yang diduga sarat KKN. (Foto Ist)

Banda Aceh, BERITAMERDEKA.net- Gerakan Pemuda Aceh Selatan (GerPAS) mendesak pihak penegak hukum segera mengusut indikasi pelanggaran hukum penggunaan anggaran hibah dan bansos Pemkab Aceh Selatan Tahun 2019.

"Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 3.C/LHP/XVIII.BAC/04/2020 tanggal 24 April 2020, ditemukan pelanggaran hukum, yakni diantaranya adanya pemberian hibah kepada individu, kelompok yang tidak termasuk kategori badan atau lembaga dan tidak terdaftar pada Badan Kesbangpol menyalahi ketentuan. Selain itu juga adanya penyaluran Belanja Bantuan Sosial untuk kegiatan perlombaan masyarakat tidak sesuai ketentuan," ungkap Inisiator Pembentukan Gerpas, Rizal, SH., kepada media, Minggu (06/06/2021).

Dia menjelaskan, Pemkab Aceh Selatan pada tahun anggaran 2019 menganggarkan Belanja Hibah sebesar Rp.10.509.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.021.499.118,- atau sebesar 85,84% dari anggaran.

Alumni UIN Ar-Raniry, itu menyebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelaahan dokumen pertanggungjawaban belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Aceh Selatan, menunjukkan bahwa terdapat pemberian hibah yang menyalahi ketentuan.

Berdasarkan pemeriksaan BPK RI, ditemukan bahwa terdapat hibah yang diberikan kepada individu sebesar Rp.353.350.000,- dan hibah kepada lima kelompok masyarakat yang tidak termasuk kategori badan atau lembaga sebesar Rp.298.815.000,-.

Tak hanya itu, juga terdapat hibah yang diberikan kepada 36 kelompok masyarakat yang belum mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak terdaftar pada Kantor Kesbangpolinmas.

Jumlah hibah kepada 36 kelompok tersebut totalnya mencapai seluruhnya sebesar Rp.3.396.939.700,-, beber Rizal.

Rizal melanjutkan, Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, menganggarkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.23.135.683.500,- dengan realisasi sebesar Rp20.458.682.700,00 atau 88,43% dari anggaran.

"Hasil pemeriksaan dan penelaahan yang dilakukan BPK RI terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja bantuan sosial berupa uang pada Kepala Badan Pengeloaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) kegiatan belanja   bantuan sosial yang tidak sesuai atau menyalahi aturan dengan nilai mencapai Rp.474.500.000,-" paparnya.

Lebih lanjut Rizal menilai, penyaluran belanja bantuan tersebut jelas-jelas telah mengangkangi Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016.

"Dari hal tersebut, kita mencium adanya indikasi sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bisa saja berpotensi merugikan keuangan daerah. Untuk itu, kita mendesak penegak hukum baik kejari maupun Kapolres Aceh Selatan, untuk segera mengusut persoalan ini,"pungkasnya. |*|

Editor:
Sponsored:
Loading...