Breaking News

Terkait Temuan Salon Plus-plus

DPRK Banda Aceh, Minta Pemerintah Perketat Izin Usaha Salon

DPRK Banda Aceh, Minta Pemerintah Perketat Izin Usaha Salon

Banda Aceh, BERITAMEREKA.net - Beberapa hari lalu, warga Kota Banda Aceh, kembali dihebohkan dengan terbongkarnya pijat plus-plus berkedok salon yang beroperasi di kota setempat.

Bisnis illegal, ini mulai terungkap, saat satu regu petugas Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) melakukan penggerebekan di sebuah rumah kecantikan.

Salon yang terletak di kawasan Jalan Teuku Umar, Banda Aceh, itu didatangi petugas pada Jumat (4/6/2021) sekira pukul 22.45 Wib. Hasilnya petugas menangkap pasangan sesama jenis.

Menanggapi kejadian itu, Anggota Komisi 1 DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, mengapresiasi atas gerak cepat Satpol PP&WH Kota Banda Aceh, di bawah kepemimpinan Heru Triwijanarko beserta anggotanya.

"Kedepan Pemko Banda Aceh, dapat memperketat keluarkan izin usaha salon kecantikan di Kota Banda Aceh, serta adanya evaluasi berkala yang dilakukan pascaberjalannya salon tersebut," ujarnya kepada BERITAMEREKA.net, Senin (7/6/2021).

Hal ini bertujuan agar setiap salon yang beroperasi di Kota Banda Aceh, benar-benar sesuai dengan aturan syariat Islam yang berlaku di daerah ini.

"Kita juga minta setiap pelaku usaha yang ingin membuka usaha salon, harus benar-benar dipastikan bahwa usaha salon kecantikannya tidak akan melayani hal asusila dan kegiatan terlarang lainnya," ucap Tuanku.

Ditambahkannya, diantara yang harus diperhatikan ketika permohonan mengurus surat izin usaha salon kecantikan seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU), surat pernyataan tidak melakukan tindakan asusila yang bermaterai, daftar tenaga kerja, surat pernyataan tidak menyediakan minuman keras dan obat-obatan terlarang yang bermaterai dan fotokopi sertifikat keahlian.

"Jika nantinya usaha sudah berjalan dan ditemukan aktivitas terlarang seperti mesum, menjual minuman keras, perzinahan, hubungan LGBT, maka usahanya harus dicabut dan ditutup serta tidak bisa lagi beroperasi di Kota Banda Aceh, " pungkasnya. | agus liandi |

Editor:
Sponsored:
Loading...