Breaking News

Bank Aceh

Ditahan Polisi 116 Hari,  Dua Tersangka Korupsi Pamsimas Diserahkan ke Jaksa

Ditahan Polisi 116 Hari,  Dua Tersangka Korupsi Pamsimas Diserahkan ke Jaksa

Simeulue, BERITAMERDEKA.net – Penyidik Polres Simeulue resmi melimpahkan dan menyerahkan dua orang tersangka kasus korupsi Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) ke Kejaksaan Negeri Sinabang pada Kamis, 08 Oktober 2020.

Kini DN dan MFW resmi menjadi tahanan Kejari Sinabang dan dititipkan di Lapas Kelas III Sinabang selama 20 hari kedepan, hal itu dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Sinabang, Solihin saat ikut menitipkan kedua tersangka ke Lembaga Pemasyarakatan Sinabang. Kedua tersangka akan mengikuti persidangan secara daring yang akan digelar oleh Pengadillan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh.

Sementara Kalapas Kelas III Sinabang, Suparman, SH mengatakan kedua tahanan baru itu akan diperlakukan secara sama dengan warga binaan lainnya, tidak ada pembedaan secara khusus.

Namun untuk kunjungan kepada kedua tersangkan akan dibatasi dan jika dimungkinkan harus disertai surat ijin dari Kejari Sinabang, sebab mengingat situasi pandemi Covid 19 di Simeulue yang masih terjadi.

Kanit Tipikor Polres Simeulue, Brigadir Risky Yuliansyah mengatakan bahwa sebelum diserahkan ke Jaksa, kedua tersangka sudah ditahan di Polres Simeulue selama 116 hari lamanya.

Sebelumnya pada 14 September 2020, Polres Simeulue menggelar press release terhadap kedua tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 2 ayat 1 Jo pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dugaan tindak pidana korupsi Pamsimas yang dilakukan dua orang tersangka bersumber dari dana APBK tahun anggaran 2017 dan APBN tahun anggaran 2018. Proyek Pamsimas di Kabupaten Simeulue tersebar di 45 desa, dari keterangan saksi yang telah diperiksa sebanyak 71 orang.

Dugaan pipa tersebut ini setelah dicek tidak sesuai dengan SNI atau standar Nasional Indonesia, selain itu juga tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1,2 Milyar. I al ashab I

Sponsored:
Loading...