Breaking News

DPRK Langsa Kecam Pengutipan Parkir

Dir. CV. Trans Langsa: Sudah Sesuai Aturan

Dir. CV. Trans Langsa: Sudah Sesuai Aturan

Langsa, BERITAMERDEKA.net -.Pengutipan parkir di lima UPTD Puskesmas dalam wilayah Kota Langsa yang dilakukan CV. Trans Langsa di nilai Langgar Undang Undang.

Demikian hasil Rapat Dengar Pendapat DPRK Kota Langsa, Senin (22/11/2021) terkait pengelolaan parkir diruang komisi II DPRK setempat.

Wakil Ketua DPRK Langsa, Saifullah, SE., kepada wartawan mengatakan, pengutipan parkir di sejumlah Puskesmas tersebut melanggar Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bagian ke tiga belas tentang pajak parkir pasal 62 ayat 1 dan 2.

"CV.Trans dalam mengambil langkah ke depan diharapkan agar berkoordinasi langsung dengan dinas perhubungan selaku pembuat kontrak terkait dengan lokasi-lokasi dan tempat-tempat yang bisa dikutip parkir, bukan dengan Kepala Puskesmas langsung, karena dalam hal ini kepala perhubungan tidak tahu menahu dalam pengutipan yang menyalahi aturan," ungkap Saifullah.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) langsung di pimpin Wakil Ketua I DPRK Langsa, dihadiri unsur DPRK K1ota Langsa dan Dinas terkait.

Sementara itu, Direktur CV. Trans Langsa, Agus Setiawan yang dikonfirmasi dikantornya mengatakan, terkait parkir di lima Puskesmas tersebut tidak ada kaitannya dengan Dinas Perhubungan, melainkan Dinas Kesehatan.

"Terkait pengelolaan parkir, kita langsung membuat permohonan kepada Dinas Kesehatan Kota Langsa. Pada waktu itu dengan Dr. Herman, Namun adendum di perbarui saat dr. Akbar menjadi Kepala Dinas Kesehatan," ujar Agus, Rabu (24/11/2021).

Menurutnya, pengutipan parkir di UPTD Puskesmas itu dimulai pada bulai Mei 2021.

"Kita baru kerja di bulan Mei 2021, makanya belum ada setoran untuk PAD Kota Langsa," ujar Agus lagi.

Senada itu, Plt Kadis Kesehatan Kota Langsa, dr. Muhammad Akbar mengatakan, dugaan langgar UU untuk fungsi parkir oleh CV. Trans Langsa akibat kurangnya koordinasi dengan pihak terkait.

"Dapat dijelaskan bahwa sesuai Permendagri No. 79 Tahun Tentang Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD), bahwa BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan menganut prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan baik finansial dan /atau non finansial," tukas dr. M. Akbar.

Menurutnya, untuk fasilitas kesehatan BLUD dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pelayanan secara kualitas dan kuantitas.

Selanjutnya untuk faskes non BLUD, kerjasama dengan pihak ketiga dapat dikoordinasikan ke Dinas Kesehatan terkait aliran penghasilan yang diperoleh agar masuk ke Kas Daerah Kota Langsa.

Hal senada, dikatakan Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa, Bambang Suriansyah, SE. Ia bilang tidak masalah pihak CV. Trans Langsa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga termasuk UPTD Puskesmas dibawah Dinas Kesehatan.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Bambang Suriansyah

"Intinya kami tidak tau mengenai hal itu, karena itu ranahnya Dinas Kesehatan. Yang dikelola oleh Dinas Perhubungan adalah parkir tepi jalan umum," ujar Bang Agam sapaan akrabnya.

Menurutnya, seperti pengelolaan parkir di RSUD Langsa dan Langsa Town Square (Latos) yang ada di seputaran pajak Kota Langsa tidak ada kaitannya dengan Dinas Perhubungan Kota Langsa.

Berdasarkan data, CV. Trans Langsa melayangkan surat kepada seluruh Puskesmas dengan nomor : 027/TI./2021 tertanggal 25 Mei 2021, perihal permohonan pengutipan retribusi parkir yang ditandatangani oleh Agus Setiawan selaku direktur.

Selanjutnya diketahui CV. Trans Langsa juga melayangkan surat kedua kepada UPTD Puskesmas, nomor : 028/TI/VI/2021, tanggal 03 Juni 2021, perihal pemberitahuan pengelolaan parkir.

Kemudian, ada surat perjanjian pengelolaan parkir nomor : 440/2654/2021 dengan kop surat Dinas Kesehatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan, dr Herman, Kepala UPTD Puskesmas, Ayu Artlinta dan Direktur CV. Trans Langsa, Agus Setiawan. | syafrul |

Editor:
Sponsored:
Loading...