Breaking News

Bank Aceh

Dipecat Dari Ketua Partai Aceh, Ini Reaksi Wakil Bupati Aceh Timur

Dipecat Dari Ketua Partai Aceh, Ini Reaksi Wakil Bupati Aceh Timur
Syahrul Syamaun

Banda Aceh, BERITAMERDEKA.net - Syahrul Bin Syamaun, juga sebagai Wakil Bupati, menggugat DPP Partai Aceh (PA), karena telah memecat dirinya secara sepihak dari Ketua DPW PA Aceh Timur.

Kuasa hukum Syahrul Syamaun, Muhammad Reza Maulana, dari Kantor Hukum MRM Law Firm resmi mendaftarkan gugatan terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh.

Gugatan yang diajukan berkenaan dengan Pemberhentian jabatan kliennya sebagai Ketua DPW Partai Aceh Wilayah Aceh Timur sebagaimana surat Keputusan yang diterbitkan DPA-PA Nomor: 119/KPTS-DPA/VI/2020 tentang Pelaksana Tugas DPW-PA Wilayah Aceh Timur tanggal 10 Februari 2020.

Menurutnya, terkait dengan materi yang digugat sebenarnya banyak hal yang perlu diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri Banda Aceh.

“ Intinya pemberhentian tersebut tidak sebagaimana ketentuan AD/ART Partai Aceh," kata Muhammad Reza sebagaimana dilansir Atjehwatch.com, Kamis 4 Juni 2020.

“Klien kami juga sampai dengan hari ini tidak mengetahui secara pasti apa dasar dan alasan hukum yang sesuai dengan AD/ART sehingga klien kami diberhentikan dari Ketua DPW-PA Wilayah Aceh Timur, dan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan maka gugatan ini penting untuk kami ajukan," tambahnya.

Upaya internal yang telah pernah disampaikan kliennya kepada Majelis Tuha Peut DPA PA/Mahkamah Partai Aceh, menurutnya, tidak direspon atau ditanggapi sebagaimana seharusnya.

“Ini adalah cara hukum yang terbaik untuk klien kami memperjuangkan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh  DPA-PA kepada klien kami," ungkap Reza

Selama ini kliennya memotori organisasi kepartaian di Aceh Timur banyak sekali yang dapat dikatagorikan berhasil telah dilakukannya. Terlebih lagi suara rakyat untuk Partai Aceh di Aceh Timur masih cukup tinggi dibandingkan suara Partai Lokal lainnya maupun Nasional.

"Pemberhentian klien kami dari Ketua DPW PA dianggap sebagai suatu kekeliruan yang harus diluruskan di pengadilan,” kata M Reza

Kata dia lagi, dari judul surat pemberhentian itu sendiri yang tertulis “Tentang Pelaksana Tugas…dst”, didalam AD/ART Partai Aceh sama sekali tidak dikenal adanya jabatan yang namai “Plt”, yang ada hanya pejabat (Pj).|syafrul |

Sponsored:
Loading...
Loading...