Breaking News

Diduga Hadirkan Bukti Palsu, Fitriadi Lanta Lapor JPU Aceh Barat Ke Komisi Kejaksaan

Diduga Hadirkan Bukti Palsu, Fitriadi Lanta Lapor JPU Aceh Barat Ke Komisi Kejaksaan
Fitriadi Lanta didampingi pengacaranya

Meulaboh, BERITAMERDEKA.net - Jaksa Penuntut Umum (JPU), anggota Kejari Aceh Barat dilaporkan ke Komisi Kejaksaan (Komjak) RI. Diduga JPU telah menghadirkan bukti palsu.

Laporan itu, dilakukan penasehat hukum Fitriadi Lanta, tersangka yang sedang tersandung kasus pidana, termasuk dugaan pelanggaran Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penasehat Hukum terdakwa Fitriadi Lanta, terdiri dari Rahmat, S.Sy., C.P.C.L.E., Zulkifili, S.H. dan Pujiaman, S.H. "Benar kami telah membuat pengaduan ke Komisi Kejaksaan (Komjak) RI," kata Pujiaman,SH sang jubir pengacara Fitriadi Lanta kepada media ini Senin 28 September 2020.

Menurut Pujiaman, lapiran itu dilakukan secara online pada tanggal 16 September 2020 terkait dengan perilaku Jaksa Penuntut Umum pada Perkara Fitriadi Lanta yang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Meulaboh.

Pihaknya juga telah mengirimkan tembusan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

Adapun alasan pengaduan, jelas Pujiaman, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan
JPU dalam perkara Fitriadi Lanta, Dedi Saputra, S.H., M.H., Abdi Fikri, S.H. dan Yusni Febriansyah Efendi, S.H. telah menambah Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 dalam Dakwaan Subsidier, padahal Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tersebut tidak pernah ada dalam BAP ketika penyidikan ditingkat Kepolisian Resor Aceh Barat saat pemeriksaan Fitriadi Lanta.

Selain itu didalam persidangan, masih menurut Pujiaman, saksi yang dihadirkan JPU hanya satu orang (Hayatullah Fajri) yang berada di TKP mengenai pemukulan yang diduga dilakukan Bupati Aceh Barat.

Kemudian saksi mengenai perkara UU ITE terhadap Kliennya, semua saksi merupakan saksi yang mendengarkan Keterangan dari orang lain (testimoni de auditu).

Menurut Pujiaman, dalam perkara JPU dituding tergesa-gesa mendakwakan Fitriadi Lanta, sehingga mengabaikan Pasal 138 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 12 ayat (3) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-036/A/JA/09/2011, yang seharusnya diteliti secara cermat. Bila merasa kurang bukti, penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara tersebut ke penyidik Kepolisian Resor Aceh Barat dan disertai penjelasan dalam jangka waktu 14 hari.

Jaksa Penuntut Umum, tegas Pujiaman, juga menghadirkan alat bukti palsu. Dimana, screenshot WA Group FKMBSA bukan screenshot dari Dedi Suwandi yang telah duluan menomton video beserta tulisan dari Grup WA FKMBSA. Artinya bukti yang diberikan oleh Dedi Suwandi, S.H. tersebut seharusnya tidak ada lagi lambang Download dan kilobyte-nya.

Sementara, screenshot yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum masih ada lambang download dan kilobytenya.

Maka dengan ini, pihaknya mengatakan sangat jelas bahwa JPU terlalu berambisi untuk menjerat Fitriadi Lanta sebagai Terdakwa dalam perkara UU ITE.

Hingga berita ini dipublikasi, belum terkonfirmasi dengan pihak JPU dan Kejari Aceh Barat.(*)

Sponsored:
Loading...
Sponsored:
Loading...