Breaking News

Dewan Pidie Lemah, Tupoksinya tak Jalan

Dewan Pidie Lemah, Tupoksinya tak Jalan
Doli

Sigli, BERITAMERDEKA.net - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie dianggap lemah dan tak menjalankan tupoksinya sebagaimana telah diamanatkan undang undang.

Bahkan, akhir ini menjadi sorotan, karena lemahnyahal lemahnya fungsi legislatif di kabupaten penghasil emping meulinjo tersebut.

Zulkifli BI, mahasiswa Administrasi Publik Kandidat Doktoral Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung kepada media ini, Ahad 2 Mei 2021 mempertanyakan mengapa fungsi legislatif di Pidie sama sekali tak kelihatan aksinya.

Ia menambahkan, sesuai amanah Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD/DPD dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Bab ketiga Pasal 77 tentang Fungsi DPRD, yaitu DPRD Kabupaten/Kota selaku lembaga legislatif yang mempunyai fungsi legislation, budgeting dan controling.

"Tugas pokok dan fungsi legislatif sudah cukup jelas. Fungsi utama legislatif yaitu: legislasi (membuat UU), pengganggaran dan pengawasan, tetapi di Pidie, fungsi ini seperti tidak ada," ujar Doli begitu sapaan akrabnya.

Doli menjelaskan, faktor transparansi dan kontrol publik terhadap fungsi DPRK Pidie menjadi penting dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang baik di daerah.

"Dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, anggota DPRK Pidie tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri tanpa kontrol organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, masyarakat daerah pemilihan dan individu yang merasa berkepentingan untuk menjaga uang negara," imbuh pemuda Gintong ini.

"Publik belum melihat kinerja DPRK Pidie, dari pertama pelantikan sampai sekarang, seharusnya dengan besaran gaji dan pendapatan mereka setiap bulan sepantasnya masyarakat langsung tersentuh dengan apa yang telah mereka kerjakan," tambahnya.

Ia juga mempertanyaakan berapa qanun yang sudah disahkan DPRK Pidie.

"Berapa qanun yang telah dibuat dari hasil inisiatif DPRK Pidie? Selain Qanun APBK yang sudah pasti ada setiap tahunnya," tanya Doli.

Doli merasa kesal terkait fungsi penganggaran yang diamanatkan kepada dewan tetapi hanya disibukkan dengan cerita pokir anggota. Kemudian ia mempertanyakan pula apa dampak dari pokir dan feedbacknya bagi masyarakat.

Konon dalam fungsi pengawasan, kita juga tidak tahu sejauh mana DPRK Pidie telah melakukan pengawasan secara efektif terhadap Kepala Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan kebijakannya.

"Rakyat sama sekali tidak merasakan dampak pengawasan dari lembaga legislatif, kapan rakyat mengetahui ketidaksesuaian? hanya ketika ada temuan dari kejaksaan dan kepolisian. Selain itu tidak ada," sesalnya.(*)

Sponsored:
Loading...
Sponsored:
Loading...