Dewan: Bupati Muzakkar tak Patuh Protokol Kesehatan

Bireuen, BERITA MERDEKA.net - Bupati Bireuen Muzakkar A Gani dikabarkan malam Selasa (8/9/2020) membuka secara resmi bimbingan teknis (Bimtek) Keuchik gelombang kedua yang berlangsung di salah satu hotel di Banda Aceh.

Bimtek yang menguras anggaran desa Rp6 juta per peserta  diselenggaran ESQ Leadership Center kolabolasi dengan lembaga lokal Kompak Nusantara Bireuen. Bimtek ini diikuti keuchik wilayah timur Bireuen mulai Kecamatan Gandapura, Makmur, Kutablang, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng dan Peusangan.

Anggota DPRK Bireuen Suhaimi Hamid mengkritisi Bimtek tersebut. Ia  menilai  Bimtek yang dilaksanakan di Banda Aceh yang merupakan Zona Merah penyebaran Virus Covid-19 merupakan sama dengan mengundang  penyakit ke Bireuen.

Selain itu pemberian izin untuk ikut Bimtek yang dikeluarkan Bupati Bireuen melalui dinas terkait merupakan  bentuk komitmen nyata bahwa Bupati Bireuen Muzakkar A Gani tidak patuh terhadap aturan  kesehatan yang telah diberlakukan selama ini.

Pemerintah Kabupaten Bireuen dinilai tidak konsisten dengan protokol kesehatan Covid-19 yang telah dibuat. Harusnya pemerintah daerah menjalankan apa yang sudah diputuskan, sebelum dijalankan rakyat ini justru pemerintah sendiri yang melanggar protokol kesehatan.

“Jika tidak mari kita rusak bareng-bareng,” kata Suhaimi Hamid, menjawab wartawan, Rabu, (9/9/2020).

Ia menyebutkan Bimtek yang dilaksanakan di Zona Merah Banda Aceh terkesan aneh, disatu sisi Bupati Bireuen aktif mengkampanyekan Protokol Kesehatan untuk masyarakat melalui berbagai media, spanduk, radio dan sebagainya.

Disatu sisi ini malah ia sendiri  Muzakkar yang melanggar protokol kesehatan  pencegahan Virus Covid-19.

Suhaimi berharap kepada Bupati Bireuen agar  dapat membatalkan segera kegiatan Bimtek tersebut selain tak jelas azas manfaatnya biaya yang dikeluarkan juga terlalu besar. Kegiatan yang berlangsung di Banda Aceh bukan dibuat di Bireuen berefek pada tidak perputaranya denyut ekonomi masyarakat Bireuen dan membuat usaha perhotelan di Bireuen tak hidup.

“Kita sangat menyesalkan Bimtek ini berlangsung di hotel di Banda Aceh. Kenapa tidak dibuat di Bireuen saja. Kalau dibuat di Bireuen selain mengutungkan pengusaha hotel di Bireuen. Perputaran uang juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bireuen,” jelas politisi PNA itu.

Selain itu Suhaimi juga mengkritisi Tenaga Ahli P3MD yang ada di Bireuen sebagai garda terdepan terhadap penyelenggara aturan desa belum mampu memberikan inovasi atau ide-ide memanfaatnya dana desa untuk pembangunan desa.

“P3MD seharusnya  bisa memberikan saran kepada Keuchik agar penggunaan dana desa jelas manfaatnya untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk kegiatan bimtek seperti ini,” kata Suhaimi.

Suhaimi meminta kepada TA P3MD mampu mendorong desa-desa agar mandiri melalui pemanfaatan BUMG yang benar sehingga kehadiran BUMG tingkat Gampong bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui alokasi  dana desa yang benar. |Umar A Pandrah|