Breaking News

Bank Aceh

Dana Desa Jadi Stimulus Perubahan Gampong Di Aceh

Dana Desa Jadi Stimulus Perubahan Gampong Di Aceh

Banda Aceh, BERITAMERDEKA.net – Sejak dana desa dikucurkan pada tahun 2015, masyarakat desa menyambut dengan suka cita, karena suatu bertanda baik bakal dirasakan oleh desa-desa yang ada di Indonesia secara umumnya dan khusus desa-desa yang ada di Provinsi Aceh.

Sejak itu pula semangat masyarakat luar biasa, mungkin dengan asumsi biarkan dana mengalir ke desa-desa, walaupun bimbingan teknisnya (bimteknya) belum begitu dilakukan (diawal-awal), bahkan mungkin ada ungkapan yang penting dananya sudah mengalir ke desa-desa.

Namun dari perjalanan pengalaman diawal-awalnya. Maka, untuk sekarang petunjuk teknis penggunaan sudah sangat sempurna, yaitu bagaimana tata cara penggunaan dan sasaran yang harus tercapai dari dana desa tersebut sudah ada rambu-rambunya.

Hal itu sebagaimana diungkapkan seorang pengamat ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Serambi Mekah USM) Aceh, Dr. Zainuddin,SE,M.Si, yang menilai kucuran dana desa itu berdampak positif terhadap pertumbuhan dan pengembangan desa-desa di khususnya di Aceh dan Indonesia pasa umumnya.

“Jadi menjadi sangat menarik atau sangat bagus sebenarnya situmuli dana desa dalam rangka merubah atau memperlancar roda perenomian pedesaan, ungkapnya, Selasa 9 Juni 2020 di Banda Aceh.

Dana desa yang ditransfer ke setiap desa dari anggaran Negara setiap tahun, dan jumlah yang diterima keseluruhan desa paling sedikit 10 persen dari APBN, didalam penggunaannya harus transparan dan akuntabel.

Disebutkan Zainuddin, tujuan dana desa dikucurkan, diantaranya adalah 1) menghidupkan aktivitas ekonomi desa yang dapat mengentaskan kemiskinan dan menghambat laju urbanisasi, 2) membangun infrastruktur desa agar tercipta peluang kerja baru di desa, 3) membangun sumber daya manusia di desa bersangkutan, seperti pembinaan, pendampingan dan pembinaan agar lebih tertata dan saling berhubungan, dan 4) memperdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa yang bersangkutan.

Namun, menurut Zainuddin, yang putra Meureudu, Pidie Jaya itu, dari semua tujuan tersebut barangkali ada beberapa indicator untuk melihat keberhasilan alokasi dana desa, diantaranya 1) terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap alokasi dana desa dan penggunaan dana, 2) peningkatan partisipasi masyarakat dalam meuresbang desa dan pembangunan desa, 3) adanya sinergi dengan program pemerintah selain dari alokasi dana desa, 4) terjadi peningkatan pendapatan asli desa. Jadi jelas tujuan yang ingin dicapai dan indicator mengukur keberhasilannya.

Dalam yang sudah lima tahun lamanya guliran dana desa tersebut, maka pemerintah desa (pemerintah gampong) di Provinsi Aceh merasakan transfer dana langsung dari APBN tersebut dengan jumlahnya yang lumayan besar (lebih kurang rata-rata perdesa menerima Rp.800 jutaan pertahun.

Bahkan Zainudin menilai, tentu dalam jangka waktu lima tahun itu sudah banyak yang diperbuat oleh pemerintah gampong di Aceh untuk memoles atau memperbaiki penampilan dari berbagai sudut, mulai penataan pemerintahan gampong kearah lebih baik, pembangunan fisik, pemberdayaan ekonomi masyarakatnya, dan koordinasi yang berjalan baik antara pemerintah yang lebih tinggi serta lainnya.

Makanya, belajar dari pengalaman selama lima tahun perguliran dana desa utu menjadi sangat menarik untuk kita mencoba melihat perubahan wajah desa di Aceh.

“Mari kita sedikit melangkah dari wujud yang terlihat kasat mata, bukan dengan research yang mendalam. Namun memperkaya wawasan kita tentang wajah desa di Provinsi Aceh dalam suasana menikmati alokasi dana desa, “ajak Zainuddin.

Sepanjang yang kita amati terlihat senyum dan bahagia para pemangku kepentingan di desa dan masyarakat dengan dana desa. Sebagai bukti, kata Zainuddin, dia melihat sendiri suasana keceriaan masyarakat dalam partisipasi melaksanakan proyek pembuatan beton atau talud jalan desa di Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, warga bekerja secara gotong royong namun dibayar seperti pekerja professional. 

“Yang sangat saya kagumi pemerintah gampong (mulai pak keuchik dan perangkatnya hingga pemuda gampong) mengatur sedemikian rupa agar seluruh masyarakat yang mau bekerja (di proyek tersebut) diatur agar dapat bagian yang sama, dan kayaknya sama juga yang terjadi di seluruh desa yang ada di Aceh, “katanya.

Sangat berdampak positif memang sekakarang wajah-wajah jalan desa di Aceh sudah berubah dari sebelumnya banyak berkurap (becek) menjadi mulus alias sudah dibeton semua, dan ini tidak terbantahkan manfaat nyata dari alokasi dana desa khusus di Provinsi Aceh.

Selanjutnya, kata  Dosen Fakultas Ekonomi USM Aceh, yang Putra Pidie Jaya itu, mengajak kita semua melangkah untuk melihat ke sektor ekonomi, selain partisipasi masyarakat pada pekerja proyek dibiayai lewat alokasi dana desa. Kita melihat bagaimana nasibnya pemberdayaan ekonomi dalam arti menciptakan kelompok masyarakat melakukan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang bersangkutan.

Dalam hal ini, kata Zainuddin, sedikit kritisi dan melihatnya ada yang tidak jalan (maaf jika salah), sama halnya pengamatan saya bahwa dalam bidang pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat di desa penerima dana desa sepertinya kalah banyak dibandingkan pekerja proyek fisik, hal ini mungkin dalam bidang pemberdayaan ekonmi sedikit banyaknya perlu pemikiran (narartif) agar muncul ide-ide yang pantas untuk dibiayai.

Dalam ini yang diharapkan agar pemberdayaan ekonomi masyaraka dengan  munculnya usaha produktf berkelanjutan dari kelompok masyarakat desa yang dapat meningkatkan pendapatan pribadi masyarakat dan dapat di share kepada tambahan pendapatan asli desa. 

Namun, dengan tidak ada keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka dengan sendirinya pendapatan asli desa pasti tidak ada. Karena terlihat sekali pendapatan desa hanya semata-mata dari alokasi dana desa dan program pemerintah lainnya.

Jika boleh disarankan sesungguhnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang harus menjadi prioritas. Alasan ini, mengingat nanti di suatu saat program alokasi dana desa ditiadakan. Dan, bila ini yang terjadi maka desa (gampong) di Aceh sudah bisa mandiri dengan adanya kelompok usaha masyaraat yang bisa mendatangkan pendappatan asli desa yang bersangkutan.

Namun, sebut Zainudin, hasil tinjauannya, memang tidak begitu menarik pada pelaksanaan rogram ini (pemberdayaan ekonomi masyarakat) karena menyangkut aliran dana tidak cepat unuk dinikmati atau tidak seperti mendapat upah pada pengerjaan proyek fisik.

Makanya, disini harus ada peran perencanaan dari elemen pemerintah lebh tinggi dalam hal bagaimana mensiasati agar program ini bisa berjalan, yaitu perencanaan awal, penyusunan anggaran, penentuan bentuk usaha, share dengan desa, bentuk komitmen dengan para pihak, bentuk pertanggunganjawaban, dan hingga pola pengawasan usaha, serta termasuk studi kelayakan usaha.

Harus diakui pula, jika semua diserahkan kepada pemerintah gampong untuk membuat kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pasti kurang jalan, karena bisa jadi menyanngkut tingkat pengetahuan dan pola pikir yang belum bisa mencapai pada tataran dimaksud, dan sekali lagi saran saya harus ada keterlibatan manajemen dari pemerintah yang lebih tinggi, tambahnya.

Sehingga, wajah desa (gampong) mengenai kemunculan kelompok usaha masyarakat desa sepertinya masih kusut alias buram alias kurang bergairah dari penggunaan alokasi dana desa.  

Meski demikian diharapkan pihak pemangkutan kepentingan jangan berputus asa, tapi berjuang untuk mewujudkan kesejateraan masyarakat, masih tersedia waktu dan belum terlambat untuk dilakukan, apalagi proyek fisiknya relative sudah selesai (sudah lima tahun). Dan tidak salah pak keuchik gampong untuk berkonsultasi dengan pemerintah lebih tinggi atau orang per-orang yang dianggap memiliki pengetahuan menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, diharapkan desa-desa di Aceh bisa meningkat status menjadi desa mandiri yang sedikit banyaknya tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah, dan adanya stoks modal melalui pendapatan asli desa.

Sehingga, kata Zainuddin, lagi, dengan kontribusi alokasi dana desa terhadap wajah desa (gampong) di Provinsi Aceh secara umum sudah mengarah sedikit cerah dan tersenyum, tetapi belum bisa senyum lapas dan wajah belum berseri-seri memancarkan kebahagiaan karena faktor ekonomi belum jelas dan malah kemiskinan sepertinya betah di desa.

“Tidak bisa berseri-seri, karena belum adanya kelompok usaha yang diformulasikan dengan memanfaatkan alokasi dana desa untuk rakyat desa.

Dan yang paling penting juga pengentasan kemiskinan juga amat atau tujuan dari alokasi dana desa, dan cara mengentaskan kemiskinan tak lain dan tak bukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Inilah sekelumit pemandangan dan pemikiran tentang wajah desa di Aceh dengan memanfaatkan alokasi dana desa, dengan kesimpulan bahwa wajah desa sudah tersenyum walau masih belum bisa senyum lepas, ulas Zainuddin.| rusli ismail |

Sponsored:
Loading...