Breaking News

Bupati Akmal: Soal KONI Ribut Diluar, Mereka Kurang Paham

Bupati Akmal: Soal KONI Ribut Diluar, Mereka Kurang Paham
Ketua DPRK Abdya, Nurdianto saat menyerahkan rancangan qanun APBK tahun 2022 di gedung DPRK, Selasa (12/10/2021).

Blangpidie, BERITAMERDEKA.net - Baru - baru ini masyarakat Aceh Barat Daya (Abdya) dihebohkan dengan isu  tentang penggunaan anggaran KONI dan Persada tahun 2018 hingga tahun 2021.

Pasalnya, pemerintah Abdya dituding kurangnya perhatian  terhadap bidang olahraga.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Abdya Akmal Ibrahim, SH, menjelaskan awal mula kejadian tulisan di media sosial dan youtube yang menuding Pemkab Abdya kurang perhatian terhadap sektor olahraga.

Dijelaskan Akmal tugas pemerintah itu, menjelaskan terkait apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat agar mereka paham duduk persoalannya. Seperti halnya Pemkab Abdya dituding kurang perhatian mengenai sektor olahraga di media sosial," kata Akmal saat menghadiri acara rapat paripurna rancangan Qanun APBK tahun anggaran 2022, Selasa (12/10/2021).

Terkait hal tersebut, Ia sebagai orang yang dipercaya oleh rakyat Abdya berkewajiban untuk  menjelaskan  bahwasanya Pemkab Abdya setiap tahun selalu menganggarkan anggaran dalam bentuk hibah kepada organisasi dimaksud.

Bentuk hibah yang diberikan juga sama dengan Pramuka, PKK dan KNPI. Pertanggungjawaban dana hibah dimaksud juga dilakukan oleh masing-masing penerima dana hibah itu.

Disebutkan, dana hibah yang dikucurkan untuk Koni pada tahun 2018 Rp. 800 juta, tahun 2019 Rp. 700 juta, tahun 2020 Rp. 850 juta dan tahun 2021 sebanyak Rp.800 juta. Begitu juga dengan Persada di tahun 2018 mendapat bantuan dana hibah sebesar Rp. 790 juta, tahun 2019 Rp. 700 juta, tahun 2020 sekitar Rp. 200 juta namun tidak habis terpakai dan sisanya disilpakan. Serta di tahun 2021 sebanyak Rp. 200 juta.

"Jadi salah, jika dikatakan Pemkab Abdya kurang memperhatikan sektor olahraga. Selama ini tidak ada masalah apa-apa, setiap pertanggungjawaban anggaran itu selalu kami terima dengan baik dan tidak kami tolak meskipun hak tersebut ada,” bebernya.

Namun dia sangat menyayangkan lantaran persoalan Koni dan Persada Abdya ditafsirkan kemana-mana dan menyerempet banyak hal. Setiap tahun Koni selalu dibantu anggaran oleh Pemkab Abdya yakni oleh bupati sebagai kepala daerah. Tidak pernah diperiksa lantaran sangat percaya dengan organisasi dimaksud. Tidak pernah dipublikasikan, lantaran tidak ada yang mengungkit dan menuding seperti viral di media sosial beberapa waktu lalu. Tidak pernah ada kasus, karena semuanya sesuai aturan.

“Jika dipertanyakan secara lisan, kami jawab secara lisan. Jika melalui media sosial kami jawab dengan media sosial. Jika secara tertulis dengan surat resmi, kami juga akan menjawab melalui surat.

Tidak hanya persoalan Koni dan Persada Abdya yang dijelaskan bupati, terkait penetapan Plt Sekda Abdya, Salman Alfarisi ST yang disebut-sebut sebagai tindakan nepotisme juga dipaparkan secara rinci.

Posisi Sekda Abdya saat ini Plt yaitu pelaksana tugas. Dimana Salman Alfarisi merupakan Kepala Badan Keuangan Daerah yang kemudian diamanahkan menjadi Plt Sekda. Kondisi ini juga serupa pada periode bupati sebelumnya yang menunjuk Drs Thamrin sebagai Plt Sekda, sementara yang bersangkutan saat itu masih menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah. Mengapa harus kepala keuangan, karena yang bersangkutan sangat paham mengenai kondisi keuangan daerah.

Plt ini merupakan pejabat yang diminta bantu melaksanakan tugas-tugas Sekda. Mengapa harus ada Plt, karena Sekda sebelumnya akan memasuki usia pensiun. Sehingga untuk mendapatkan Sekda baru, harus ada proses lelang jabatan Sekda. Sepekan atau dua pekan kedepan, jika telah ada izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) langsung dilakukan proses lelang jabatan dan terbuka bagi siapa saja.

Tim seleksinya juga dari pusat, provinsi dan akademisi. Jika telah dilaksanakan seleksi dan mendapatkan hasil, Pemkab Abdya mengirimkan tiga nama calon Sekda Abdya sesuai hasil seleksi itu ke Gubernur Aceh untuk ditentukan siapa yang berhak menjadi Sekda. Jadi tidak ada wewenang bupati dalam proses tersebut.

"Inilah akibat tidak paham dan ditambah lagi selera ingin bicara yang terlalu tinggi, sehingga berujung pada salah paham. Harusnya kita mendorong pejabat Abdya untuk mengikuti lelang jabatan Sekda ini. Selama ini banyak yang tidak mau, karena jabatan Sekda ini sangat beresiko,” demikian Akmal. |*|

Editor:
Sponsored:
Loading...