Breaking News

Surat 16 Bupati / Walikota Sudah Diterima KBRI Di Malaysia

Besok Tahapan Validasi Dokumen Pekerja Migran Aceh Malaysia

Besok Tahapan Validasi Dokumen Pekerja Migran Aceh Malaysia
Ilustrasi : Imigran asal Aceh

Tapaktuan, BERITAMERDEKA.net - Surat 16 Pemerintah Kabupaten /Kota Provinsi Aceh, kabarnya sudah diterima KBRI di Malaysia. Besok, Senin 27 Juli 2020 akan berlangsung tahapan Validasi dokumen.

Informasi tersebut disampaikan salah seorang TKI asal Aceh Selatan di Malaysia, Al Rizal melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Minggu 26 Juli 2020.

Al Rizal

Al Rizal mengaku Delegasi Komunitas Melayu Aceh Malaysia
(KMAM)  dibawsh pimpinan Datuk H. Mansyur Usman, PMW beserta pengurus KMAM lainya sudah bekerja keras membantu proses pemulangan TKI asal Aceh di Malaysia.

Kendati pemulangan ini belum sukses dan berhasil, karena masih dalam tahapan  pengurusan administrasi, hampir rampung 80 persen yaitu tahap keberangkatan pulang.

"Namun, pencapaian ini bukan semudah membalikkan telapak tangan, ini melibatkan dua instansi negara, kita harus mengapresiasi usaha mareka," sebutnya.

Sebagaimana informasi yang terima dari KMAM, dalam pertemuan dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur di Kantor KBRI, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, 50400 Malaysia, Jum'at, 24 Juli 2020.

Dalam pertemuan itu menghasilkan tujuh butir poin kesepakatan. Dimana salah satu poin menerangkan berkaitan dengan izin keimigrasian. Pihak KMAM sudah dapat memulai proses validasi data untuk keperluan penyiapan dokumen para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Aceh yang sudah mendaftar untuk dipulangkan.

Al Rizal menyebutkan, cara dan proses validasi sudah disampaikan  pihak KBRI kepada KMAM. Cepat atau lambatnya keberangkatan pulang para PMI ini sangat ditentukan oleh cepat atau lambatnya proses validasi data dan penyiapan dokumen keimigrasian.

"Pihak KMAM akan mulai menghubungi 1.499 PMI yang sudah mendaftar,  Senin, 27 Juli 2020 untuk memulai proses validasi data," ujarnya.

Sedangkan, lanjutnya, KBRI menyampaikan bahwa mereka sudah menerima surat resmi dari 16 Pemerintah Kabupaten/Kota yang dikirimkan melalui H. Muharuddin, Koordinator Panitia Pemulangan PMI di Aceh.

Keenam belas kabupaten/kota yang dimaksud adalah Langsa, Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Selatan, Aceh Barat, Banda Aceh, Aceh Timur, Sabang, Aceh Tamiang, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Pidie dan Aceh Barat Daya.

"Saya salah satu peserta pemulangan PMI berasal dari Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Selatan memiliki 16 orang peserta pendaftar ikut pemulangan tahap pertama, berdasarkan informasi yang saya terima," tuturnya.

Al Rizal menyatakan, selalu mengikuti proses ini dan berkomunikasi dengan Datuk Mansyur, Datuk Bukhari, Fahmi M. Nasir dan pihak komunitas KMAM. 

"Maka saya tahu jika mareka adalah orang yang bekerja tanpa mengharapkan imbalan, karena sejauh ini mareka bekerja luput dari mata perhatian pemerintah kita di Aceh," ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, jika tidak ada keterlibatan antara 2 intasnsi negara itu, maka sebetulnya pencapaian ini tidak terwujud. Jika disini (Malaysia) ada KMAM maka disana (Aceh) ada juga Partai Aceh.

"Jika disini ada Datok Mansyur selaku presiden KMAM sudah pasti disana ada Mualem selaku Ketua PA. Tanpa pertemuan kerjasama kedua belah pihak mungkin hal ini belum tentu terjadi," paparnya.

Kesempatan itu, Al Rizal mengucapkan terimakasih kepada Mualem, Ketua Partai Aceh yang sudah membantu dan menolong memfasilitasi warga TKI asal Aceh untuk mengurus proses pemulangan ini, akibat dampak Covid-19 yang terjadi di negeri Malaysia.

"Keinginan warga Aceh ingin pulang segera terwujud dan itu menjadi kebanggaan bagi  Mualem, atas keberhasialan nanti.
Sekali lagi, saya mengucapkan terimakasih kepada  Mualem," tutupnya. (yati)

Sponsored:
Loading...
Sponsored:
Loading...