Breaking News

Besok, Raker Partai Aceh di Takengon, Ini Agenda Acaranya

Besok, Raker Partai Aceh di Takengon, Ini Agenda Acaranya

Takengon, BERITAMERDEKA.net – Takengon merupakan salah satu wilayah yang mempunyai sejarah dan konstribusi besar dalam perjuangan Aceh di masa silam dan sekarang.

Oleh sebab itu, Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh menggelar Rapat Kerja (Raker) tahun 2021 di wilayah tengah Aceh, Takengon, dimulai tanggal 28 - 30 Maret 2021.

Hal tersebut disampaikan Humas Raker Partai Aceh, Adi Laweung kepada BERITAMERDEKA.net, Sabtu (27/03/2021), ajang Raker menjadi bagian dari kebangkitan semangat baru perjuangan Aceh ke depan, seperti semangat Kerajaan Linge dulu.

“Kita Raker di sini, karena wilayah tengah (Gayo) mempunyai sejarah tersendiri di masa silam dan sekarang,” ungkap Adi Laweung.

Raker yang berlangsung selama dua hari itu, juga dihadiri oleh Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haythar serta Muzakir Manaf dan delapan pimpinan daerah  dari Kader Partai Aceh diantaranya, Kota Langsa, Usman Abdullah;  Aceh Timur, Hasballah M. Thaib; Aceh Utara, Muhammad bin Thaib; Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya;  Kota Sabang, Nazaruddin; Aceh Jaya, TB. Irfan;  Aceh Barat, Ramli MS; dan Gayo Luwes, Muhammad Amru.

Pimpinan Partai Aceh itu, direncanakan dijemput dengan tarian lokal 'Munalo' di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya, dari halaman Kantor DPRK Aceh Tengah, Mualem akan menunggang kuda menuju lokasi acara di Gedung Olah Seni (GOS) Takengon, tepatnya di Jalan Yos Sudarso.

“Direncanakan begitu, namun nanti kondisional, kita lihat situasi di lapangan, apakah memungkinkan, namun yang kita rencanakan begitu,” kata Adi Laweung

Selain Raker juga akan dilakukan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah oleh Ketua Umum DPA Partai Aceh H. Muzakir Manaf.

Terakhir Adi Laweung menjelaskan dalam Raker pihaknya akan merumuskan berbagai program kerja partai dalam mewujudkan cita-cita Aceh ke depan.

“Sebagaimana yang telah dicapai dan dituangkan dalam MoU Helsinki dan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” tutup Adi Laweung. | Roma |

Editor:
Iklan BM Bank Aceh
Sponsored:
Loading...
Iklan BM DPRA
Sponsored:
Loading...