Breaking News

Beredar Klarifikasi Berantai, Karni Ilyas tak Punya Tanah di Labuan Bajo

Beredar Klarifikasi Berantai, Karni Ilyas tak Punya Tanah di Labuan Bajo

Kupang, BERITAMERDEKA.net - Pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gories Mere dan Karni Ilyas pada Rabu (2/12/2020). Namun hingga Rabu siang, kedua tokoh nasional itu tidak tampak di Kantor Kejati NTT.

Belakangan beredar pesan berantai yang berisi klarifikasi terhadap pemberitaan yang menyeret nama Gories Mere dan Karni Ilyas.

Sebagaimana diterima sejumlah media, pesan klarifikasi media itu oleh Muhammad Achyar, SH, kuasa hukum dari Ahli Waris Abdullah Tengku Daeng Malewa, pemilik lahan di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, NTT.
Dalam klarifikasinya, Achyar membenarkan undangan pemeriksaan oleh Kejati NTT terhadap Gories Mere dan Karni Ilyas.

"Benar ada panggilan untuk diperiksa di Kupang sebagai saksi dari Kejati NTT kepada Pak Gories dan Pak Karni tapi karena masalah Covid-19 apalagi Kupang saat ini jadi zona hitam, pemeriksaan diminta untuk dilakukan di Jakarta," demikian bunyi klarifikasi.

Achyar juga mengaku belum mengetahui hubungan pemeriksaan Gories Mere dan Karni Ilyas dengan kasus pengalihan aset tanah Pemda Manggarai Barat itu.

"Belum tahu Pak Gories dan Pak Karni dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam hubungan apa dengan masalah tanah Pemda Manggarai Barat itu. Tapi mungkin berhubungan dengan pembelian bidang tanah lebih kurang 4.000 meter dari para ahli waris Daeng Malewa di tahun 2017. Pembeli beritikad baik," bunyinya lanjutan klarifikasi.

Achyar menulis, perjanjian jual beli tersebut telah batal, karena ternyata sampai tahun 2018 tidak terbit sertifikat hak milik atas bidang tanah tersebut.
"Jadi, tidak ada tanah Pak GM dan Pak KI di lokasi tersebut," tulis Achyar.

Yang ada, lanjut klarifikasi tersebut, tanah para ahli waris Daeng Malewa total luas kurang lebih 5 hektar yang telah dijual ke Pak David dan baru dibayar down payment atau belum bayar lunas.
Tanah itu akan dibayar lunas jika telah terbit sertifikat hak milik.

"Jadi, belum ada peralihan hak. Dan Pak David itu pembeli beritikad baik," demikian akhir klarifikasi.

Terkait klarifikasi tersebut, Kasi Penkum Kejati NTT Abdul Hakim yang dikonfirmasi juga mengaku mendapat pesan tersebut. "Iya, kita juga dapat klarifikasi itu," ujarnya Rabu (2/12/2020) siang.

Sebelumnya, Kejati NTT, DR. Yulianto melalui Kasi Penkum Abd Hakim mengatakan, pemeriksaan terhadap Gories Mere dan Karni Ilyas akan dimulai pada pukul 09.00 Wita.

"Kita jadwalkan pemeriksaan mereka mulai jam 9 pagi. Tapi kita menunggu mereka tiba disini jam berapa saja," kata Abd Hakim kepada POS-KUPANG.COM, Rabu pagi.

Abd Hakim, mengatakan Gories Mere dan Karni Ilyas menjadi saksi ke 62 dan 63 yang diperiksa pihak Kejaksaan Tinggi NTT.

Sebelumnya, pihak Kejati NTT telah memeriksa aparat pemerintah daerah, aparat Kantor Wilayah Pertanahan provinsi dan kabupaten serta warga.
Hingga pukul 09.40 Wita, Gories Mere dan Karni Ilyas belum tampak di Kantor Kejati NTT jalan Adhyaksa Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

Abd Hakim menegaskan, Gories Mere yang merupakan mantan Kepala BNN dan Karni Ilyas yang merupakan tokoh jurnalis itu akan diperiksa sesuai undangan yang telah mereka sampaikan.

Ia juga memastikan bahwa surat panggilan terhadap para saksi itu telah diterima sejak dikirimkan oleh tim penyidik Tipidsus Kejati NTT pada pekan lalu.

Selain menjadwalkan memeriksa Gories Mere dan Karni Ilyas, pihak Kejati juga telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada pihak Ayana.

Namun demikian, jadwal pemeriksaan yang seharusnya dilaksanakan pada Senin, 1 Desember 2020 lalu urung digelar.
Pihak Ayana belum memenuhi panggilan dari Kejati NTT.

"Saksi semua dari NTT, ada bupati, mantan camat juga. Saksi semua sudah 40 lebih, termasuk juga ahli waris yang punya tanah untuk menerangkan tanah itu bagaimana ceritanya," kata Abdul Hakim Selasa, 13 Oktober 2020 lalu.

Ia menjelaskan, dari total 30 hektar yang seharusnya menjadi tanah negara atau milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, kini telah dikuasai oleh beberapa orang.

Dari total luas tanah, sebesar 6 hektar sudah bersertifikat milik.
"Yang sudah bersertifikat ada sekitar 6 hektar, sisanya belum bersertifikat tapi sudah dikuasai," kata Abdul Hakim.

Ia juga membantah informasi yang menyebut penguasaan tanah itu oleh 20 orang.
"Siapa bilang (20 orang yang menguasai 30 hektar tanah), hanya beberapa orang," tegasnya.

Terkait nama oknum yang menguasai tanah itu, ia enggan memberitahu. Namun, ia menegaskan bahwa oknum yang menguasai tanah negara itu merupakan "orang penting".

"Orang mana, ndak taulah saya, orang jakarta atau orang mana.Pokoknya nanti lah, pokoknya orang penting, pengusaha, pejabat negara, pejabat daerah macam macam," bebernya.
Kasus pengalihan aset negara ini bermula pada tahun 1997 silam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum Kabupaten Manggarai Barat terbentuk, dua kepala suku menyerahkan tanah untuk menjadi aset negara (Pemda) seluas 30 hektar.

Alih alih menjadi aset milik pemerintah kabupaten, tanah tersebut malah jatuh ke dalam penguasaan pribadi beberapa orang penting baik pejabat negara, pejabat daerah maupun pengusaha.(*)

Sumber:Kupangpos.com
Sponsored:
Loading...
Sponsored:
Loading...