Breaking News

Bank Aceh

Begini Caranya Cara Buat Sertifikat Tanah untuk Pertama Kali

Begini Caranya Cara Buat Sertifikat Tanah untuk Pertama KaliFOTO: Istimewa
Kantor BPN Aceh Utara di Lhokseumawe

Bagi warga Kabupaten Aceh Utara atau Aceh sacara umum, jika ingin mengurus atau membuat sertifikat tanah untuk pertama kali. Kini, Badan Pertanahan Negara (BPN) membuka kesempatan.

Caranya gampang, tinggal penuhi saja beberapa persyaratan, agar proses pembuatannya bisa berjalan lancar.

Lalu apa syarat yang harus dipenuhi. Mari simak syarat di bawah ini;

·         Fomulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas matrai cukup

·         Surat kuasa apabila dikuasakan

·         Photo copy indentitas (KTP dan KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket

·         Asli bukti perolehan tanah/atas hak

·         Asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Golongan III ) atau rumah yang dibeli dari pemerintah

·         Photo copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

·         Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

Biaya

Ketentuan peraturan pemerintah nomor 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertabahan Nasional Republik Indonesia

Waktu

Untuk pelayanan 38 (tiga puluh delapan) hari kerja, dengan keketentuan:

- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha

- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000 m2

Untuk pelayanan 57 (lima puluh tujuh) hari kerja, dengan ketentuan:

- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha

- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2000 m2 sampai 5000 m2

Untuk pelayanan 97 (sembilan puluh tujuh) hari kerja, dengan ketentuan:

- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5000 m2

Pembuatan ini mengacu pada Dasar Hukum

# UU No. 5 / 1960

# UU No. 28 / 2009

# PP No. 48 / 1994 jo. PP No. 79 / 1996

# PP No. 24 / 1997

# PP No. 128 / 2015

# PMNA/KBPN No. 3 / 1997 

# PMNA/KBPN No. 3 / 1999

# PMNA/KBPN No. 9 / 1999

# Peraturan KBPN RI No. 3 / 2006

# Peraturan KBPN RI No. 4 / 2006

# Peraturan KBPN No. 7 / 2007

# KMNA/KBPN 2 / 1998

# KMNA/KBPN 6 / 1998

# SE KBPN No. 600 - 1900 Tanggal 31 Juli 2003

Disamping itu BPN juga BPN juga membuka kesempatan bagi warga yang mau melakukan Peralihan Hak Jual – Beli.

Syaratnya:

·         Fomulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas matrai cukup

·         Surat kuasa apabila dikuasakan

·         Photo copy indentitas (KTP dan KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket

·         Photo copy pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hokum

·         Sertifikat asli

·         Akte jual beli dari PPAT

·         Photo copy KTP dan parah pihak penjual - pembeli dan atau kuasanya

·         Izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang

·         Photo copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Biaya dan Waktu

Biaya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dengan rumus yang telah ditetapkan. Waktu pembuatan untuk hal ini hanya memakan waktu 5 hari kerja.

Pengalihan hak jual-beli ini mengacu dari Dasar Hukum:

# UU No. 5 / 1960

# UU No. 16 / 1995

# UU No. 28 / 2009

# PP No. 48 / 1994 jo. PP No. 79 / 1996

# PP No. 24 / 1997

# PP No. 37 / 1998

# PP No. 128 / 2015

# PMNA/KBPN No. 3 / 1997 

# PMNA/KBPN No. 3 / 1999

# PMNA/KBPN No. 9 / 1999

# Peraturan KBPN RI No. 1 / 2006

# KMNA/KBPN 2 / 1998

# SE KBPN No. 600 - 1900 Tanggal 31 Juli 2003

# SE KBPN RI No. 1219 - 340.3 D. II Tanggal 28 April 2009. |adv |

Sponsored:
Loading...