Breaking News

Bank Aceh

Asrul Sani Ingatkan Polri, Ruslan Buton Lakukan Perlawanan

Asrul Sani Ingatkan Polri, Ruslan Buton Lakukan Perlawanan
Ruslan Buton minta Jokowi Mundur, akhirnya ia ditangkap..

Jakarta, BERITAMERDEKA.net - Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyoroti terulangnya tindakan penangkapan terhadap orang yang diduga melanggar UU ITE, seperti Ruslan Buton dan sebelumnya Ravio Patra.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP itu meminta Polri agar tidak gampang menangkap orang.

Arsul mengingatkan polri agar tidak sembarangan menggunakan kewenangan melakukan upaya paksa dalam penindakan hukum terkait dugaan pelanggaran beberapa pasal UU ITE maupun KUHP yang bukan kejahatan dengan kekerasan.

Karena itu, kata dia, penangkapan terhadap Ruslan yang disorot secara luas oleh sejumlah kalangan masyarakat sipil, mestinya tidak perlu dilakukan.

"Karena tak ada indikasi bahwa yang disampaikan Ruslan membuat masyarakat terprovokasi untuk melakukan makar atau melawan Presiden Jokowi," kata Arsul dalam keterangannya kepada media, Minggu 31 Mei 2020.

Asrul Sani Ingatkan Polri

Arsul juga menyoroti penggunaan beberapa pasal dalam UU ITE seperti Pasal 27 dan Pasal 28 dan juga di KUHP seperti Pasal 207, 310 dan 31.

"Pasal-pasal ini adalah pasal karet yang interpretable atau multitafsir atau terbuka penafsirannya," kata dia.

Karena itu, Arsul mengingatkan, dalam menggunakan pasal yang terbuka penafsirannya seperti itu, tidak tepat Polri melakukan proses hukum dengan langsung melakukan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan.

Apalagi, lanjut dia, kalau apa yang disampaikan oleh terduga pelaku di ruang publik atau medsos belum menimbulkan akibat apa-apa atau tidak disertai dengan tindak pidana lainnya.

"Seperti misalnya mengangkat senjata atau memberontak terhadap pemerintah," jelasnya.

Menurut Arsul, silakan saja Polri melakukan penyelidikan jika apa yang terucap atau ditulis oleh seseorang itu di ruang publik atau medsos terindikasi tindak pidana.

Namun proses hukumnya seharusnya bukan dengan langsung menangkap yang bersangkutan ketika belum ada indikasi akibat dari ucapan atau tulisan pada publik.

Polisi harusnya meminta keterangan ahli dulu apakah yang diucapkan atau ditulis itu terindikasi tindak pidana berdasarkan pasal pidana tertentu atau tidak.

Bukan langsung bertindak begitu tahu ada ucapan atau tulisan semacam itu.

"Terlebih lagi jika upaya paksa seperti penangkapan tersebut inisiatif polisi sendiri tanpa ada yang melaporkannya dulu," kata dia.

Bahkan, Asrul menegaskan, seandainya ada laporan polisi saja, Polri perlu melakukan penindakannya dengan elegan.

"Caranya ya kumpulkan dulu alat buktinya, termasuk dalam hal ini keterangan ahli, kemudian tetapkan tersangka dan lakukan pemanggilan," jelasnya.

Arsul meminta Polri agar ke depan semakin akuntabel dan meningkatkan standar due process of law-nya dalam melaksanakan kewenangannya, terutama ketika menangani tindak pidana yang non-kejahatan dengan kekerasan.
"Jangan sampai kerja-kerja positif Polri dalam penindakan kejahatan-kejahatan yang membahayakan masyarakat tercederai oleh upaya paksa terhadap dugaan tindak pidana berdasar pasal-pasal karet di atas," tuntasnya. 

Lakukan Perlawanan

Pasca ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, Ruslan Buton akan membuat pelaporan balik kepada seorang pengacara yang menyeretnya ke polisi.
Ruslan akan melakukan perlawanan balik atas pengacara bernama Aulia Fahmi.

Hal itu diungkapkan oleh Kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tachta Singarimbun.
Diketahui, video Ruslan yang meminta presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur karena gagal menanggulangi Covid-19 dilaporkan oleh Aulia Fahmi.

Laporan tersebut masuk ke SPKT Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/0271/V/2020/BARESKRIM tanggal 22 Mei 2020.
"Sesuai dengan permintaan tersangka Ruslan, maka untuk melakukan perlawanan balik dengan pelapor Aulia Fahmi dalam perdata dan pidana," kata Tonin kepada Tribunnews.com Minggu (31/5/2020).

Menurut Tonin, tidak jelas motif pelapor yang melaporkan kliennya ke Bareskrim Polri.
Sebab baik Ruslan dan pelapor tidak memiliki hubungan satu sama lainnya.

"Apa motifnya karena tidak ada hubungan antara tersangka Ruslan dengan pelapor sehingga apa dasarnya laporan tersebut. Jika ia merasa terhasut atau kena akibat kerusuhan maka tidak tepat karena kewenangan ada pada polisi siber," pungkasnya.

Diketahui Ruslan ditangkap di Jalan Poros, Pasar Wajo Wasuba Dusun Lacupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis (28/5/2020) kemarin tanpa ada perlawanan.

‎Penangkapan oleh tim gabungan Satgassus Merah Putih bersama Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Buton ini karena adanya laporan yang masuk ke SPKT Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/0271/V/2020/BARESKRIM tanggal 22 Mei 2020
Kabid Humas Polda Sultra AKBP Ferry Walintukan menjelaskan ‎dalam penangkapan itu, tim menyita sebuah telepon genggam beserta SIM card dan satu kartu tanda penduduk (KTP) milik Ruslan Buton.

Dari hasil pemeriksaan awal pelaku mengaku rekaman suara yang meminta Presiden Jokowi mundur itu adalah benar suaranya sendiri.

“Rekaman dibuat tanggal 18 Mei 2020, direkam menggunakan barang bukti (telepon genggam) milik pelaku,” singkat Ferry.

Usai merekam suara pelaku kemudian menyebarkannya ke grup WhatsApp (WA) Serdadu Eks Trimatra hingga akhirnya viral.

Kini kasus ditangani Mabes Polri, sementara Polda Sultra dan jajaran hanya mendampingi penangkapan.

Diketahui, Ruslan membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk video dan viral di media sosial pada 18 Mei 2020.

Ruslan menilai tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi corona sulit diterima oleh akal sehat.
Ruslan juga mengkritisi kepemimpinan Jokowi.

Menurut Ruslan, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Jokowi rela mundur dari jabatannya sebagai Presiden.

"Namun bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat," tutur Ruslan di video itu.| red |

Sumber:JPNN.Com
Sponsored:
Loading...