Breaking News

Antisipasi Pelanggaran Pemilu 2024, Bawaslu Bener Meriah Evaluasi Pemilu Sebelumnya

Antisipasi Pelanggaran Pemilu 2024, Bawaslu Bener Meriah Evaluasi Pemilu Sebelumnya

Bener Meriah, BERITAMERDEKA.net – Pemilu 2019 lalu, tercatat empat dugaan tindak pidana Pemilu, terdiri dari dua temuan dan dua laporan, yang ditangani Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), atas dasar hal tersebut Bawaslu Bener Meriah memandang penting terlibatnya pengawas partisipatif dari segala sektor, termasuk masyarakat.

Kemarin Kamis, (03/06/2021) Bawaslu Bener Meriah menggelar diskusi publik dengan tema 'Pencegahan Pelanggaran, Menyongsong Pemilu Serentak 2024 dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019'.

Diskusi tersebut, dihadiri aktivis Bener Meriah, mantan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Kecamatan, Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Bener Meriah, Kasat Reskrim Polres Bener Meriah, dan Kasi Pidum Kejari Bener Meriah.

Seperti kata Yusrin,S.Pd.I, Ketua Panwaslih Kabupaten Bener Meriah, mengingat begitu rumitnya Pemilu 2019 lalu, maka menjadi pengalaman berharga menghadapi Pemilu 2024, makanya Panwaslih Bener Meriah akan berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pesta demokrasi mendatang.

“Keberadaan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan merupakan salah satu implementasi dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Karena itu, Panwaslih tidak sendiri dalam menangani dugaan tindak pidana Pemilu, ketiga lembaga ini menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu agar tidak terjadi kekeliruan dalam setiap prosesnya,” ujar Ramdona, SH., Kordiv Hukum.

Senada itu, Iptu Dr.Bustani,SH. MH., Kasatreskrim Polres Bener Meriah, menyebutkan selama proses penanganan tindak pidana Pemilu 2019 lalu, hal yang menjadi kendala mendasar ialah pada pembuktian, masyarakat enggan melapor atau menjadi saksi, bahkan tidak mengerti antara tindak pidana umum dengan tindak pidana Pemilu yang bersifat khusus.

Pada kesempatan yang sama, Kasi Pidum Kejari bener Meriah, Dizki Liando, SH., menyebutkan penanganan tindak pidana Pemilu 2019 sudah dilakukan berdasarkan regulasi yang ada, banyak kasus yang ternyata subjek pelaku yang tidak dapat dijerat dengan pasal pidana yang disangkakan, sehingga kasus ditutup.

Mukhlisin, peserta yang terlibat dalam sosialisasi memberikan masukan agar dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kasus yang sudah pernah ditangani sentra Gakkumdu, terutama terhadap Pelaku yang tidak dapat dijerat menggunakan pasal pidana yang disangkakan.|Nisa|

Editor:
Sponsored:
Loading...