Breaking News

Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Menyayangkan Rencana Pemerintah Memungut PPN di Jasa Pendidikan

Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Menyayangkan Rencana Pemerintah Memungut PPN di Jasa Pendidikan
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP, Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal

Banda Aceh, BERITAMERDEKA.net – Terkait rencana pemerintah menerapkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa Pendidikan. Anggota Komisi X DPR RI, dari Fraksi PPP, Illiza Sa’adaduddin Djamal, menyayangkan rencana tersebut.

“Kami meminta kepada pemerintah, untuk mengurungkan niat ini, apalagi  di tengah masa pandemi covid-19, perekonomian masyarakat sangat memprihatinkan,” kata Illiza Sa’aduddin Djamal yang disampaikan kepada awak media dalam rilisnya, Jumat (11/06/2021).

Sekali lagi, bunda Iliza, demikian sapaan akrabnya, menyayangkan rencana pemerintah yang akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan, seperti tertuang  dalam draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ia menilai, rencana pemerintah, ini tentu akan memberatkan lembaga pendidikan swasta, seperti Paud, Perguruan Tinggi, dan Bimbel, dimana lembaga-lembaga tersebut notabene kesulitan dalam pembiayaan pendidikan.

Bukan hanya itu, penerapan PPN di sekolah swasta juga akan memberatkan para orang tua siswa, karena akan berdampak pada kenaikan biaya pendidikan di sekolah swasta.

Ditambahkannya, tindakan pemerintah ini juga akan mematikan lembaga-lembaga pendiddikan swasta. Dengan memberikan PPN akan membuat pendidikan swasta kalah bersaing dan mematikan kreativitas mereka, sehingga berdampak pada penurunan kualitas pendidikan lembaga swasta.

Rencana pemerintah, ini tentu bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945 ayat (1)  Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, demikian Bunda Illiza. |*|

Editor:
Sponsored:
Loading...