Breaking News

Aklamasi Mencemaskan Reformasi

Aklamasi Mencemaskan Reformasi

Oleh : Muturidi

Terpilih aklamasi dalam pemilihan seorang ketua lembaga akhir-akhir ini bisa dijadikan ukuran, reformasi memang baru sebatas slogan.

Boleh dibilang kita seakan masih "hidup" di masa Orde Baru, dengan praktek-praktek yang kurang elok, kurang etis dengan kadar dan variasi yang berbeda

Jangan salah terka, kritik ini bukan ditujukan untuk tokoh yang terpilih.
Biarlah tokoh terpilih menjadi urusan kelompok pendukungnya dan penentangnya. Yang kami kritik adalah proses pemilihannya.

Proses penyaringan posisi orang pertama seperti ditunjukkan oleh Lembaga lembaga Reformasi, bukan kali pertama bahkan telah banyak ketua lembaga yang terpilih secara aklamasi berjalan dengan cara yang mencemaskan di bumi Mereuhom Daya ini

Kita tentu belum lupa tentang Orde Baru dan jangan sampai lupa pada masa ketika semua intruksi hanya menjalankan titah yang sudah digariskan dari "atas"

Sang calon ketua biasanya sudah ditetapkan jauh hari sebelum pemilihan. Arena pemilihan dibuat sedemikian rupa agar sang calon pilihan "atas" itu yang keluar sebagai pemenang apa pun caranya, termasuk cara-cara yang bertentangan dengan demokrasi

Sungguh sangat di sayangkan dalam waktu yang belum terlalu lama, praktek serupa yang ramai-ramai dihujat pada awal reformasi itu mengalami reinkarnasi, hidup kembali dengan "sosok" berbeda. Yang berbeda adalah sutradara dan operator yang menjalankannya

Lazimnya proses pemilihan yang demokratis, seharusnya ada acara pemilihan. Dalam acara pemilihan ada agenda, ada tahapan acara. Kemudian ada cara pemilihan yang sebelumnya disepakati bersama. Inilah yang dilanggar selama ini

Acara belum sampai pada tahap pemilihan, baru tahap pemandangan umum, tapi "dipotong" dengan melontarkan penawaran agar seorang tokoh dikukuhkan sebagai ketua umum secara aklamasi

Karena dianggap suara mayoritas setuju, pemilihan dinyatakan telah terjadi.
Cara menyerobot agenda acara pemilihan inilah yang kurang terpuji.
Menyerobot untuk melahirkan fakta alias fait accompli, tanpa proses pemungutan suara, bukan dengan cara yang demokratis

Demi menghindarinya, dalam kasus calon tunggal pun acara pemilihan tetap harus dilangsungkan. Si calon tunggal bisa disaingkan dengan "kotak kosong". Ini perlu untuk menampung suara yang berbeda, misalnya abstain atau kontra.
Tanpa "kotak kosong" seakan-akan aklamasi dicapai seratus persen

Padahal fakta menunjukkan banyak yang tidak puas dan kemudian bergabung melahirkan kepengurusan sendiri atau gerakan tandingan.
Merebut dan mempertahankan kekuasaan memang tujuan orang berpolitik. Kepandaian meyakinkan orang, kepiawaian merebut dukungan, merupakan keterampilan politik yang harus dimiliki.

Keterampilan ini perlu dilakukan dengan cara yang benar, dengan acuan etika politik dan moral. Harus jelas batas antara keterampilan politik yang bisa dibenarkan dan tipu daya yang melanggar etika dan moral

Batas itu berupa aturan main yang disepakati bersama oleh semua pihak yang berkompetisi. Kesepakatan tentang aturan main pun harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis.

Jangan menggunakan gaya "buldoser" dengan memanfaatkan kuasa sekelompok orang atau rayuan uang demi mencapai aklamasi, yang seharusnya cara seperti ini sudah dibuang jauh-jauh.
Itupun kalau kita mau serius mempertahankan era reformasi.


Penulis Adalah : Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Interdisciplinary Islamic Studies.

Sponsored:
Loading...