Breaking News

Akhirnya, 58 P3K Abdya Terima SK

Akhirnya, 58 P3K Abdya Terima SK
Teks Foto : Wakil Bupati Abdya, Muslizar didampingi Kepala BKSDM dan Kepala Pendidikan Olahraga dan Kebudayaan, Jauhari, saat memberikan SK kepada P3K. (BERITAMERDEKA.net/Mustafarudin).

Blangpidie,BERITAMERDEKA.net - 58 Pegawai Pemerintah Dengan  Perjanjian  Kerja (P3K) Aceh Barat Daya (Abdya) menerima Surat Keputusan (SK) yang diberikan Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Muslizar MT., Selasa (02/03/2021), dan Wabup Abdya meminta P3K bekerja profesional.

Permintaan wakil bupati ini, terkait dengan para P3K sebagai pelayan masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan daerah, karena mereka harus disiplin sebagai modal utama bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Oleh sebab itu, Wakil Bupati berharap ASN bisa bekerja dengan baik dan mengikuti peraturan yang berlaku. "Bekerjalah dengan baik, karena bapak ibu sudah menjadi ASN, amanah yang diberikan sama dengan PNS. Hanya haknya sedikit berbeda," ucapnya.

ASN ini terdiri dari guru honorer dan Penyuluh Pertanian Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB)  dan P3K, jadi tugas dan tanggungjawabnya sama, termasuk gaji dan tunjangan, dan tidak ada uang pensiun. Kemudian, lanjutnya, P3K ini bisa menduduki suatu jabatan jika di beri kepercayaan oleh pimpinan.

Pada kesempatan itu, Wabup menuturkan  pengangkatan ini agak lama dikarenakan keterbatasan anggaran tahun 2020 dan harus menunggu aturan perundang-undangan yang mengatur tentang gaji dan tunjangan serta aturan tentang pengelolaan P3K yang disusun oleh pemerintah pusat.

Sementara itu, Kepala BKSDM Abdya, Cut Hasnah Nur, menyebutkan pengangkatan ini sudah sesuai peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai negeri sipil dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K serta amanat dari undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

Selanjutnya, peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2019 tanggal 13 Februari tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja surat Menpan RB nomor B 13 SP3K MSN 0100 2019 tanggal 4 Februari 2019 Tentang Pengadaan P3K tahap 1 tahun 2019.

"Alhamdulillah para P3K ini sudah mengabdi  selama 16 tahun. Sedangkan tes yang dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan," tandasnya. | Mustafarudin |

Editor:
Iklan BM Bank Aceh
Sponsored:
Loading...
Iklan BM DPRA
Sponsored:
Loading...