Breaking News

Akademisi FISIP USK : Penunjukan Sekda sebagai Pj. Gubernur, dan Bupati/Wali Kota, Sangat Relevan

Akademisi FISIP USK : Penunjukan Sekda sebagai Pj. Gubernur, dan Bupati/Wali Kota, Sangat Relevan

Banda Aceh, BERITAMERDEKA.net - Statemen Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengangkat Sekda sebagai Pj Gubernur dan Bupati/Walikota pada Tahun 2022 nanti,  sangat relevan baik secara aturan maupun secara geografis politik.

Hal tersebut disampaikan akademisi FISIP USK, Dr Effendi Hasan MA., kepada Beritamerdeka.net, Jumat (21/5/2021).

"Kenapa seperti itu, mungkin Kemendagri melihat situasi dari masing-masing daerah itu akan lebih baik kalau penjabat yang diangkat, memang pejabat daerah yang sudah lama mengabdi apalagi sebagai putra daerah itu sendiri," ujarnya.

Tetapi hal ini, menurut Effendi,  statemen dari Dirjen Otda tersebut, masih sebagai wacana atau opsi dari Kemendagri, tergantung nanti komunikasi antara Kemendagri dan kementarian lain atau lembaga yang terkait.

Karena kalau kita perhatikan, akan banyak pertimbangan yang akan diambil oleh Kemendagri, baik dari segi aturan yang ada maupun pertimbangan politik dari DPR.

Namun, ada opsi lain yang juga sesuai aturan, karena menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dalam Pasal 204 menjelaskan juga kalau terjadinya kekosongan jabatan, terangnya.

Maka penjabat Gubernur diangkat dari PNS yang berpangkat pejabat tinggi madya sedangkan untuk bupati/walikota diangkat dari PNS juga yang berpangkat pejabat tinggi pratama, artinya ini menyebutkan untuk menjadi Penjabat Gubernur maupun Bupati/Walikota tidak harus berpatokan pada Sekda Provinsi ataupun Sekda Kabupaten/Kota.

"Disamping itu bisa juga Kemendagri mengangkat Penjabat Gubernur dari Kementerian, itu sendiri yang berpangkat pejabat tinggi madya, begitu juga pengangkatan penjabat bupati/walikota bisa saja mereka (Kemendagri) menunjuk atau mengangkat PNS yang berpangkat pejabat tinggi pratama selain dari Sekda kabuapten/kota seperti yang diwacanakan itu," terangnya.

Jadi, masih banyak opsi dan pertimbangan yang akan diambil oleh Kemendagri untuk menunjuk atau mengangkat Penjabat baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota, masih banyak ruang untuk mempertimbangkan pengangkatan Penjabat Gubernur dan penjabat bupati/walikota, katanya lagi.

Malah, Effendi berfikir kalau memang ada wacana mengangkat Sekda provinsi sebagai penjabat gubernur dan sekda kabupaten/kota sebagai penjabat bupati/walikota bisa saja menggunkan sistem silang atau istilah lain loker tempat, misalnya sekda kabupaten A akan diangkat menjadi penjabat bupati di kabupaten B.

"Itu juga tidak ada masalah secara aturan, makanya semua masih bisa berubah dan terjadi dalam hal kebijakan yang diambil oleh Kemendagri, "pungkasnya. | Adi |

Editor:
Sponsored:
Loading...